Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bakal diresmikan Presiden Prabowo pada 17 Desember 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek ini akan menambah kapasitas produksi minyak secara signifikan mulai tahun depan.
"Ke depan di 2026 RDMP kita di Kalimantan Timur itu sudah diresmikan. Insyaallah tanggal 17 Desember besok. Itu bisa menambah kurang lebih sekitar 100 ribu barel lebih," ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bahlil mengatakan dengan adanya penambahan kapasitas produksi kilang serta rencana penggunaan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50 yang bakal diterapkan pada semester II-2026, maka Indonesia akan mengurangi impor solar dan avtur.
"Maka kita surplus solar kurang lebih sekitar 4 juta ton di 2026. Jadi kita menghemat devisa kita. Avtur juga begitu, karena kita sudah surplus di solar," terang Bahlil .
"Maka bahan baku yang tadinya solar kita mau dorong untuk bikin avtur. Supaya tidak perlu lagi kita import avtur. Maka dengan demikian yang kita import tinggal apa? Tinggal bensin," sambungnya.
Sebelumnya Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa progress penyelesaian Proyek RDMP saat ini hanya tersisa sedikit saja pada bagian-bagian yang detail bukan bagian proyek yang utama sehingga tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya.
"Jadi, untuk kesiapan secara fasilitas masih ada penyempurnaan sekitar 1-2% yang kita harapkan dalam beberapa hari ke depan itu bisa diselesaikan 100% sehingga siap untuk diresmikan. Yang 1,5% itu ada detail-detail pekerjaan saja," jelasnya.
Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana proyek ini menelan investasi sebesar USD 7,4 miliar atau setara dengan Rp 126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi yang terbesar dilakukan BUMN dalam satu titik kegiatan untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Salah satu fasilitas yang ada di sini akan menyediakan energi, dengan adanya fasilitas ini, kita mendukung sepenuhnya visi Bapak Presiden yaitu ketahanan energi dan juga bagaimana ketahanan energi ini akan mendukung ketahanan nasional secara keseluruhan karena seluruh kegiatan ekonomi tidak mungkin tanpa ketersediaan energi," papar Yuliot.
(hrp/hns)