.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebutuhan impor solar oleh badan usaha swasta yang mengoperasikan SPBU hanya diperbolehkan hingga Maret 2026. Mulai April 2026, seluruh kebutuhan solar akan dipenuhi dari produksi kilang minyak dalam negeri.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah menghentikan impor solar pada 2026. Hal ini juga sejalan dengan telah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).
"Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan bahwa tahun 2026 kita sudah mencanangkan agar kita tidak lagi impor solar. Iya. RDMP-nya sudah beroperasi, tapi secara operasionalisasinya, nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan. Persiapan tiga bulan, setelah itu sudah stok cukup untuk ke seluruhnya termasuk swasta, April semua kita setop," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laode mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat terkait rencana tersebut kepada pihak SPBU swasta untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina agar mendapatkan alokasi solar setelah Maret 2026. Dengan begitu, otomatis alokasi tersebut akan tercatat pada Sistem Informasi Neraca Komoditas (SINAS NK).
"Sudah, kita sudah bikin surat ke swasta. Jadi mereka kita wajibkan untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi dalam negeri," katanya.
Sementara itu, untuk kebutuhan impor BBM jenis bensin masih tetap dilakukan. Hal ini karena belum adanya kesanggupannya dari kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Ini kan karena kita sudah produksi dalam negeri, ya enggak mungkin dong sudah diproduksi dalam negeri, kalau yang lain masih ada tuh impor bensin? Masih, karena di dalam negeri memang tidak mampu melayani secara keseluruhan," katanya.
RI Setop Impor Solar 2026
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia akan setop impor solar tahun depan. Hal ini seiring dengan rencana akan diresmikannya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan pada Desember 2025.
Bahlil menyebutkan dengan adanya kilang terbesar ini akan menambah kapasitas produksi sekitar 100 ribu barel per hari untuk solar. Dengan tambahan tersebut, produksi dan konsumsi solar nasional dinilai sudah cukup.
Bahkan Bahlil bilang, meskipun kebijakan pencampuran biodiesel belum didorong hingga B50, Indonesia tetap tidak akan impor solar tahun depan.
"Saya juga melaporkan tentang tahun depan, Bapak Presiden, dengan beroperasinya RDMP Balikpapan menambah kurang lebih sekitar 100.000 lebih barel per day untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup," kata Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).
Bahlil bilang proyek kilang ini dan penerapan B50, maka membuat Indonesia surplus solar yang diperkirakan mencapai sekitar 4 juta ton. Dari surplus tersebut akan dikonversi menjadi produk avtur.
"Kita lagi berpikir, kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton itu kita akan konversi untuk membuat produk avtur, sehingga di 2026, insyaallah solar kita sudah clear, avturnya juga bisa kita produksi dalam negeri," katanya.
Tonton juga video "Warga Ngaku Senang Bisa Isi BBM di SPBU Shell Lagi"
