.webp)
Pemerintah bakal menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU swasta tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung.
Yuliot mengatakan, SPBU swasta sebenarnya sudah mengajukan kuota impor BBM kepada pemerintah. Jumlah kenaikan kuota impor akan disesuaikan dengan realisasi penjualan yang dilakukan tahun 2025.
"SPBU swasta sudah mengajukan kuota untuk tahun 2026. Seharusnya itu sudah tahap penyelesaian di Dirjen Migas. Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, kemudian itu juga ada asumsi kenaikan," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yuliot belum mau membocorkan berapa kenaikan kuota impor bagi SPBU swasta seperti Shell, VIVO atau BP-AKR. Yuliot menyebut belum mendapatkan data realisasi penjualan BBM SPBU swasta tahun 2025.
"Kita akan melihat terlebih dahulu ini kan berapa realisasi penjualan tahun 2025 kan kita belum dapat, ini lagi dikonsolidasikan sama Dirjen Migas," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut perhitungan kuota impor akan mengacu pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertimbangkan tingkat permintaan atau konsumsi BBM nasional.
"Pak Presiden sendiri malah yang mengumumkan di sidang kabinet tersebut. Bahwa kita harus mengelola sumber daya alam itu berdasarkan pasal 33. Nah, jadi kita akan memberikan kuota itu juga sesuai dengan pasal 33 kurang lebih," ujar Laode di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Simak juga Video 'Warga Ngaku Senang Bisa Isi BBM di SPBU Shell Lagi':
(ily/ara)
