Tambang Batu Bara cs Sumbang PNBP Rp 138 T di 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sumbangsih sektor tambang ratusan triliun terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025. Kontribusi sektor ini disebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan PNBP dari sektor mineral dan batu bara (minerba) menyumbang Rp 138,37 triliun atau 108,56% dari target 2025. Bahlil mengatakan, capaian ini diperoleh di tengah volatilitas harga komoditas dunia.

"Di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu mengembirakan, beberapa komoditas yang lain, tapi alhamdulillah, kerja dari Kementerian ESDM, saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen yang telah bekerja luar biasa. Pencapaian target dari PNBP di sektor Minerba, itu mencapai 108,56%, melampaui target," ungkap Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

PNBP Migas Tak Capai Target

Bahlil mengakui sektor minyak dan gas (migas) tidak mencapai target PNBP. Sepanjang 2025, sektor ini menyumbang PNBP Rp 105,04 triliun atau 83,7% dari target Rp 125,46 triliun.

Bahlil mengatakan, hal ini terjadi lantaran harga minyak yang terus berubah. Padahal, kinerja lifting minyak Kementerian ESDM tahun ini dapat mencapai target yakni sebesar 605,3 ribu barel per day.

"Untuk di sektor migas mencapai Rp 105,4 triliun dari target Rp 125 triliun. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 83%. Ini untuk sektor migas. Alasannya apa? Karena sekali lagi, asumsi di APBN ICP itu US$ 82, tapi real-nya US$ 68. Lifting kita tercapai, tapi harganya memang lagi turun.
Memang harga komunitas sekarang lagi turun semua," ungkapnya.

Bahlil menambahkan, sektor energi menyumbang sekitar Rp 240 triliun dari segmen minerba dan migas. Secara persentase, ia mengklaim kontribusi sektor energi sebesar 16%.

"Belum pada sektor PPh 21, pajak-pajak yang lain, itu belum masuk. Jadi kurang lebih kontribusi di sektor ESDM terhadap APBN itu 15% sampai 16%," pungkasnya.

Tonton juga video "Cek Fakta: Pemerintah Klaim Tak Terbitkan Izin Hutan-Tambang Tahun Ini"