Distribusi BBM ke Wilayah Terisolasi Aceh Dikebut, 97% SPBU Sudah Beroperasi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh tetap terjaga. Meski akses jalan di sejumlah daerah masih terputus akibat longsor dan kerusakan infrastruktur, distribusi BBM terus dikebut agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, secara umum kondisi pasokan BBM di Aceh berada dalam keadaan aman. Dari hasil pemantauan di lapangan, sebanyak 97% Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak bencana, khususnya Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, telah kembali beroperasi.

Saat kunjungan kerja ke Aceh, Wahyudi memastikan distribusi BBM tetap menjangkau wilayah terpencil, termasuk Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang akses jalannya masih terbatas akibat jembatan putus dan longsor.

"Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabupaten Bener Meriah di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor. Kita tahu, saat ini Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (tidak menggunakan barcode). Harapannya agar masyarakat tidak panik buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat," ujar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, masa tanggap darurat bencana di provinsi tersebut telah memasuki tahap keempat, yang berlaku mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026. Sebelumnya, status tanggap darurat telah berlangsung sejak 28 November 2025 dan diperpanjang beberapa kali hingga awal Januari 2026.

Hasil monitoring BPH Migas menunjukkan, keringanan pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) selama masa bencana berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemulihan pascabencana.

Wahyudi menjelaskan, kondisi jalan yang masih dalam perbaikan membuat mobil tangki besar sulit melintas. Armada yang bisa masuk ke wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah saat ini umumnya hanya berkapasitas sekitar 8 kiloliter (KL). Untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi, distribusi dilakukan dengan sistem estafet menggunakan jerigen dan drum yang diangkut kendaraan double cabin 4x4.

"BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL, dipindahkan (transfer) ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL, dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana," katanya.

Sebagai bagian dari skema tersebut, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga menyiapkan hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Dari lokasi ini, distribusi BBM ke daerah pegunungan dan perbukitan yang sulit dijangkau mobil tangki besar bisa dipercepat.

Wahyudi memaparkan, sepanjang 2025 kebutuhan biosolar di Provinsi Aceh, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 KL, sedangkan realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Selama bencana akhir November hingga Desember 2025, kebutuhan BBM di wilayah ini meningkat sekitar 8%. Meski demikian, secara nasional realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota, yakni di kisaran 95-98%.

Ia juga mengapresiasi upaya PT Pertamina Group dalam menjaga pasokan energi di wilayah terdampak. "Pertamina Patra Niaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di aceh, terutama di wilayah terdampak bencana. Kami juga berupaya membantu memperlancar penyaluran BBM untuk masyarakat dan tentunya implementasinya sesuai dengan tata kelola sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Bencana di Sumatera ini, lanjut Wahyudi, menjadi pengingat pentingnya pengaktifan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) agar pasokan energi tetap terjamin dalam kondisi darurat.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turut mengapresiasi kerja Pertamina Patra Niaga yang menyalurkan BBM melalui berbagai moda transportasi, mulai dari darat, laut, hingga udara menggunakan pesawat Hercules.

"Keadaan di lapangan secara umum kami lihat kondisinya hampir pulih, meski akses jalan ada yang belum bisa dilewati. Mengenai keringanan yang diberikan dalam pembelian BBM, pada awal pemberlakuan telah dilakukan sosialisasi dan nanti sejalan berakhirnya masa tanggap darurat, juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget," ujar Bambang.

Dari sisi operasional, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Sunardi menegaskan pasokan BBM di Aceh dalam kondisi aman. Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi salah satu tulang punggung distribusi ke wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya, dengan tambahan pasokan dari kapal yang dijadwalkan tiba dalam waktu dekat.

Di hub suplai Blang Rakal, saat ini dioperasikan delapan unit mobil tangki berkapasitas 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai empat SPBU di Bener Meriah dan empat SPBU di Aceh Tengah. Jenis BBM yang disalurkan adalah Biosolar dan Pertalite, mengingat wilayah ini masuk kategori semi-3T.

"Posisi saat ini dari kondisi normal, suplai kami sudah bisa mengcover untuk Bener Meriah sekitar 85% dari kebutuhan normal, sedangkan untuk yang Aceh Tengah itu sekitar 75% kebutuhan normal. Mudah-mudahan nanti perkembangan jalurnya kalau mobil 16 KL sudah bisa masuk, hub kita tutup. Jadi penyaluran dapat normal kembali, langsung dari Depot Lhokseumawe ke Kabupaten Bener Meriah maupun ke Aceh Tengah. Mohon doanya agar cuaca membaik dan jalur segera terbuka," kata Sunardi.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pemulihan Aceh.

"Kami terus berupaya maksimal dalam rangka memastikan ketersediaan energi di wilayah Aceh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.