.webp)
Amerika Serikat (AS) dinilai semakin menaruh perhatian besar pada isu energi dalam arah kebijakan luar negerinya. Negara-negara yang memiliki sumber daya energi strategis disebut menjadi bagian dari kalkulasi Washington di tengah persaingan kekuatan global. Demikian laporan dari Global Insight Forum (GIF).
Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, mengatakan kebijakan luar negeri AS menunjukkan kecenderungan semakin agresif dan koersif, terutama terhadap negara-negara yang memiliki sumber daya energi strategis, kerentanan kepemimpinan nasional, serta kapabilitas pertahanan dan teknologi yang terbatas.
"Kasus Venezuela menunjukkan bagaimana fragmentasi elite dan lemahnya legitimasi kepemimpinan membuka ruang intervensi yang luas," ujarnya, Selasa (2/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rezasyah, kondisi tersebut berbeda dengan Iran. "Iran sulit ditundukkan karena memiliki kepemimpinan ideologis yang mengakar, militer mandiri, dan solidaritas regional yang kuat," katanya.
Sementara itu, Greenland dinilai menjadi perhatian baru karena kekayaan sumber daya alam, termasuk rare earth, serta posisi geopolitiknya yang strategis di kawasan Arktik. Negara-negara tersebut dipandang bukan sebagai kasus terpisah, melainkan bagian dari rangkaian kontestasi geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia.
Peneliti Senior GIF, Chandra Purnama, menekankan bahwa langkah AS terhadap Venezuela, Iran, dan Greenland perlu dibaca dalam konteks strategis yang lebih luas.
"Hal ini bukan semata ancaman perang langsung, melainkan sinyal taktis untuk menunjukkan dominasi dan menguji respons kekuatan lain," ujarnya.
Chandra mengingatkan, pola semacam ini berpotensi memberi tekanan terhadap tatanan internasional.
"Jika praktik ini terus dinormalisasi, maka hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara akan semakin tertekan," katanya.
Direktur GIF, Muhammad Farid, menilai kebijakan Presiden AS Donald Trump tidak bersifat acak, melainkan menggunakan pendekatan Madman Theory.
"Trump sengaja membangun citra sebagai aktor yang tidak dapat diprediksi untuk menekan lawan dan meningkatkan daya tawar strategis Amerika Serikat," ujarnya.
Farid menyebut, sejumlah negara berpotensi menghadapi tekanan lanjutan dengan berbagai narasi pembenaran.
"Isu narkotika, imigrasi, terorisme, keamanan energi, dan wilayah perairan strategis kerap dijadikan dasar. Negara seperti Meksiko, Irak, Kanada, Kuba, Kolombia, hingga Nigeria berpotensi masuk dalam radar tekanan tersebut," katanya.
Sementara itu, Peneliti Senior GIF, Faisal Nurdin Idris, menyoroti kembalinya pola pikir Doktrin Monroe dalam kebijakan luar negeri AS. "Di bawah Trump, Doktrin Monroe dimodifikasi dan dihidupkan kembali. AS memandang kawasan tertentu sebagai halaman belakang strategisnya, terutama ketika merasa terancam oleh dominasi Tiongkok," ujarnya.
Menurut Faisal, Iran dipersepsikan sebagai penghalang utama pengaruh AS di Timur Tengah, sementara kawasan Indo-Pasifik menjadi arena utama persaingan dengan Tiongkok. "Ini menjelaskan mengapa kebijakan AS semakin keras dan bersifat koersif, bukan hanya terhadap lawan, tetapi juga berpotensi menekan mitra," katanya.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga menyinggung posisi Indonesia. Meski tidak menjadi target langsung, Indonesia dinilai tetap memiliki kerentanan struktural.
"Indonesia bisa rentan jika kepemimpinan nasional terbelah, ketergantungan ekonomi terlalu berat pada satu blok kekuatan, atau konsensus strategis nasional melemah," kata Farid.
Karena itu, penguatan ketahanan nasional, kejelasan strategi keamanan nasional, serta kerja sama dengan ASEAN, G20, dan negara-negara Global South dinilai menjadi langkah penting ke depan.
(fdl/fdl)
