Tambang ilegal terus menjadi sorotan. Kali ini Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan ada ratusan tambang ilegal masih beroperasi.
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan ratusan tambang ilegal tersebut bisa beroperasi lantaran dilindungi orang kuat.
Cuma, Hashim enggan mengungkapkan siapa orang kuat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada ratusan tambang lainnya, ya dan ini masing-masing dibeking, kan ada istilah beking, sudah tahu, ya. Dibekingi, saya baru tahu ada istilah dibekingi, tidak sekarang bekingi, Pak ini ada khas Indonesia yang dibekingi. Dibekingi siapa? Ternyata dibekingi orang-orang kuat," ujarnya dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Hashim menegaskan tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan bencana yang besar.
"So, ini ada kaitan juga dengan banyak yang tindakan ilegal. Ini mengakibatkan bencana alam, pak. Rakyat ratusan jadi korban, ya. So, ini, ini ada konsekuensi pidana, ya, ini ada konsekuensi pidana bagi pelaku-pelakunya," terang Hashim.
Hashim menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah melakukan berbagai penindakan terhadap adanya tambang ilegal. Termasuk penertiban lokasi tambang ilegal di Raja Ampat.
"Banyak tambang ilegal ini juga terdapat di dalam hutan-hutan itu, ya. Hutan lindung, Taman Nasional, termasuk Raja Ampat. Ada empat dan ada empat tambang secara sebetulnya melanggar aturan, yang saya dengar, tapi sudah ada tindakan," jelas Hashim.
Pernyataan Kementerian ESDM
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen memberantas tambang-tambang yang beroperasi secara ilegal. Kementerian ESDM mencatat ada ribuan tambang ilegal yang mengeruk kekayaan negara.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan, pihak yang pertama kali dibidik adalah para pemodal dan pendukung tambang ilegal.
Jeffri menegaskan penegakan hukum tetap dijalankan, meskipun oknum yang dimaksud memiliki jabatan tertentu.
"Bahwa target kita adalah, pemodal yang pertama, dan yang kedua adalah, orang yang mendukung," ujarnya dalam siaran podcast yang di YouTube Kementerian ESDM dikutip Minggu (1/2/2026).
Lihat juga Video: Aksi Penembakan di Tambang Ilegal Sultra, 4 Oknum Polisi Diamankan











































