.webp)
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan izin impor Bahan Bakar Minyak (BBM) 2026 untuk SPBU Shell masih belum dikeluarkan. Pasalnya, pengajuan kuota oleh Shell masih dalam proses evaluasi
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
"Kalau yang Shell khusus masih dievaluasi. Kita evaluasi juga pada saat mereka order. Kan kemarin tuh tahun 2025 tuh ini sudah order, ini udah order. Nah ini ada yang nggak order-order, kita evaluasi dong," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika ditanya soal apakah nantinya akan ada penambahan kuota impornya, Laode menyampaikan pemberian kuota impornya mirip seperti tahun 2025. Asal tahu saja, pada tahun 2025 kuota impor BBM swasta naik 10% jika dibandingkan dengan kuota 2024.
"Kuota saya jawab satu kata mirip tahun 2025," kata Laode.
Laode menambahkan, izin impor BBM tahun ini akan diberlakukan per enam bulan. Ia bilang, kebijakan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam memantau dinamika konsumsi BBM nasional sekaligus memberikan kepastian waktu bagi badan usaha untuk mengajukan perpanjangan izin.
"Intinya kenapa 6 bulan? Kita ada waktu untuk melihat dinamika konsumsi, satu. Dan kedua, kita ada waktu untuk mereka mengusulkan kembali perpanjangannya. Kalau kemarin kan baru ngajuin, nggak taunya habis ngajuin lagi. Nah itu sudah belajar dari kita jadi diberikan timelinenya," katanya.
Sebagai informasi, saat ini BBM jenis bensin di sejumlah SPBU Shell banyak yang kosong. Berdasarkan laman resmi Timur per tanggal 5 Februari 2026, stok BBM jenis Shell Super hanya tersedia di area Jawa Timur.
Kemudian, jenis BBM Shell V-Power tidak tersedia di seluruh SPBU jaringan Shell. Kondisi ini juga terjadi pada BBM jenis Shell V-Power Nitro+.
Simak juga Video 'Pemerintah Targetkan Kebijakan Bensin Campur Etanol Dimulai 2028':
(hrp/hns)
