.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan menjadi 63% pada 2041. Porsi saham pemerintah di Freeport saat ini 51%.
Hal ini menyusul telah disepakatinya perpanjangan izin tambang Freeport yang dilaksanakan pada 18 Februari 2026 di Washington, D.C disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat MOU yang diteken Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Freeport-McMoRan Inc.
Pemerintah mendapatkan tambahan 12% saham di PTFI usai menyetujui perpanjangan IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus PTFI di Papua setelah 2041.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12% kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041," ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait Implementasi Teknis Sektor ESDM Pasca Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia dan Amerika Serikat, dikutip dari YouTube Kementerian ESDM, Jumat (20/2/2026).
Menurut Bahlil sebagian saham tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini guna memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah.
"Dengan demikian, lapangan kerja dapat terjaga, pendapatan negara meningkat, serta royalti dan penerimaan daerah juga meningkat," katanya.
Bahlil mengatakan alasan pemerintah memberikan perpanjangan IUPK kepada PT Freeport Indonesia setelah 2041 karena puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035.
Saat ini produksi konsentrat tercatat sekitar 3,2 juta ton per tahun, yang menghasilkan kurang lebih 900 ribu ton tembaga dan 50 hingga 60 ton emas.
"Karena puncak produksi diperkirakan pada 2035, maka penting bagi kita untuk memastikan keberlanjutan operasional di Timika, Papua," terang Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan perpanjangan izin dapat menjaga keberlanjutan kontribusi kepada negara, khususnya masyarakat Papua.
"Dengan ini, keberlanjutan kontribusi kepada negara khususnya masyarakat Papua akan terus terjaga melalui penerimaan negara yang diperkirakan sekitar US$6 miliar atau Rp90 triliun per tahun (dengan asumsi harga komoditas saat ini), termasuk sekitar Rp14 triliun untuk pemerintah daerah, keberlanjutan sekitar 30 ribu tenaga kerja serta program pengembangan masyarakat sekitar Rp2 triliun per tahun," jelas Tony dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Kamis (19/2/2026).
(hrp/hns)
