PLTU Dikabarkan Kurang Pasokan Batu Bara, ESDM Bilang Begini

Wakil Menteri (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal kabar sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kekurangan pasokan batu bara. Kondisi ini terjadi di tengah rencana pemerintah memangkas kuota produksi batu bara.

Menurut Yuliot, seharusnya pasokan batu bara untuk kebutuhan PLTU di Indonesia mencukupi. Pasalnya, kewajiban penjualan batu bara untuk pasar domestik alias Domestic Market Obligation (DMO) pada tahun 2026 naik menjadi sekitar 30%.

ESDM pun juga sudah melakukan kordinasi dengan PLN untuk memetakan mana saja PLTU yang memang sangat memerlukan pasokan batu bara.

"Ini agar PLN itu menyampaikan, itu pembangkit-pembangkit mana yang urgent dan juga untuk kebutuhan tersebut, ya kan sudah disampaikan bahwa untuk DMO itu kan sekitar 30% dari total produksi ini digunakan untuk keperluan pemangkit dalam negeri. Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Selain itu, persoalan yang terjadi terkait distribusi dari lokasi tambang ke masing-masing PLTU. Oleh karena itu, dalam pemesanan batu bara dari tambang itu harus sesuai dengan waktunya sehingga tidak terjadi kendala dalam pendistribusiannya.

"Jadi, misalnya ada pembangkit yang minimal cadangan energi primernya itu adalah 20 hari. Jadi, kalau sudah berkurang dari 20 hari, bagaimana sistem order ini disampaikan dan juga berdasarkan RKAB yang ada itu juga nanti akan dilihat dan dalam ini proses pengadaan itu jangan sampai itu terjadi keterlambatan," katanya.

Yuliot menambahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun telah memberikan perhatian serius agar tidak ada gangguan energi primer di dalam negeri yang dapat menyebabkan ganguan pasokan listrik dalam negeri.

"Energi primer kan bukan hanya batu bara tetapi juga yang terkait dengan ketersediaan LNG bagi pembangkit dan juga yang disalurkan melalui gas pipa itu juga menjadi prioritas kita," katanya.