.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan India bakal terlibat dalam pengembangan mineral kritis di Indonesia, yang merupakan harta karun incaran dunia.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung usai dirinya bertemu dengan Sandeep Poundrik, Secretary, Ministry of Steel, Government of India beberapa waktu lalu.
Yuliot mengatakan langkah ini guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan tersebut membahas rencana penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai payung kerja sama kedua negara. Nantinya jika sudah sama-sama sepakat akan ditandatangani ditingkat Menteri.
"Kita membahas banyak aspek. Ini kan salah satu yang mereka tanyakan adalah bagaimana untuk peningkatan kerja sama yang dituangkan di dalam bentuk perjanjian itu atau MoU kerja sama," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Yuliot bilang dalam MoU tersebut pemerintah India akan mendorong perusahaan-perusahaan asal negaranya untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor industri logam.
"Jadi di situ kerja sama itu adalah dari India, mereka juga akan mendorong investasi perusahaan-perusahaan India untuk melakukan investasi di Indonesia, terutama di industri logam," ujar Yuliot.
Selain itu, kedua negara akan menjajaki pengembangan kelanjutan dari industri logam menjadi peralatan dan barang modal yang dapat diproduksi bersama.
"Kemudian itu juga dari sisi pemanfaatan, itu juga ada kelanjutan hilirisasi nya dari industri logam itu untuk peralatan-peralatan atau industri barang modal apa yang bisa sama-sama dikembangkan," katanya.
Pembahasan terakhir kata Yuliot yakni adanya kerja sama pengembangan barang-barang modal dalam bentuk riset dan inovasi yang lebih efisien dalam pemanfaatannya nanti.
"Dari India itu akan menyampaikan draf MoU yang kemudian kita juga akan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri yang terkait dengan kerangka MoU yang akan dibahas dan juga akan ditindaklanjuti penandatanganan antar menteri, Menteri ESDM dengan Menteri Logam India," terangnya.
Kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS)
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga telah sepakat untuk menjalin kerja sama perdagangan mineral kritis dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini sejalan dengan perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) yang resmi diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) kemarin di Washington D.C.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bagi Indonesia kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan mineral kritis tidak diperdagangkan dalam bentuk mentah.
Sebab menurutnya, melalui perjanjian itu pemerintah dapat memastikan investasi asing tetap difokuskan pada pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, sehingga tak mengubah arah kebijakan hilirisasi nasional.
"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
Dengan tegas Bahlil mengatakan tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah, karena pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak ada rencana membuka keran ekspor barang mentah.
"Jadi, katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi." tegasnya.
Lebih lanjut ia mencontohkan kerja sama mineral kritis Indonesia-AS yang sudah berjalan, yakni investasi yang dilakukan oleh Freeport Indonesia yang membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir US$ 4 miliar dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Dua Model Kerja Sama
Menurutnya, pola serupa dapat diterapkan pada pengembangan mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas; yang mana dalam implementasinya, Bahlil mengatakan pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS.
Pertama dengan menawarkan langsung kepada perusahaan-perusahaan asal AS untuk melakukan eksplorasi, dan yang kedua bisa melalui kemitraan atau joint venture (JV) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
"Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," sambungnya.
Di luar itu, Bahlil mengatakan Indonesia tak hanya menyampaikan bahwa Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Jadi pemerintah akan tetap memberikan ruang investasi yang sama kepada seluruh negara untuk bekerja sama dalam pengembangan mineral kritis.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak bersifat eksklusif dan tidak hanya ditujukan kepada satu negara tertentu, termasuk AS. Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip kerja sama yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan dengan seluruh mitra strategis global.
"Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment (perlakuan setara) saja," tandas Bahlil.
(hrp/hns)
