Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah belum berencana mengubah harga BBM jenis subsidi. Saat ini pemerintah masih memantau perkembangan yang terjadi, termasuk eskalasi di Timur Tengah.
Airlangga menjelaskan, Indonesia masih mengacu pada asumsi harga minyak yang ditetapkan di APBN, yakni US$ 70 per barel. Angka tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan subsidi energi.
"Belum (belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi). Kan APBN kita kemarin di US$ 70 dolar ICP, jadi kita tunggu aja," kata Airlangga di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Airlangga, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario terhadap perkembangan global yang terjadi. Hal ini demi mengantisipasi ketidakpastian perang yang tengah terjadi di Timur Tenggah. Harga minyak sendiri meroket dari sebelumnya US$ 60 per barrel menjadi US$ 78 per barel imbas perang.
"Sampai kapan, ya perang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing ada skenarionya ya," tuturnya.
Ia menambahkan, situasi ini bukanlah yang pertama dihadapi Indonesia. Ia menyinggung perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga minyak, namun di sisi lain memberi dampak positif ke Indonesia karena naiknya harga komoditas.
"Ya kita kan pernah mengalami perang Ukraina. Dan pada saat itu harga minyak baik tinggi dan harga komoditas naik tinggi. Bagi Indonesia kan 2 sisi, di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi kita lanjutkan dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga. Tapi di lain pihak ada kenaikan tambahan penerimaan kalau komoditas itu naik," tutupnya.
Tonton juga video "Harga Minyak Meroket, Bahlil Pastikan Belum Ada Kenaikan BBM Subsidi"
(acd/acd)










































