Krisis BBM, Filipina Buka Opsi Setop Operasional Pesawat

Krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas perang di timur tengah berdampak ke Filipina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pun membuka opsi penghentian operasional pesawat di negaranya imbas kelangkaan avtur.

Melansir The Straits Times, Rabu (25/3/2026) Marcos Jr menyebut situasi ini bukan lagi sekadar perkiraan belaka, melainkan kemungkinan yang nyata.

Termasuk berdampak pada penerbangan rute internasional.

"Beberapa negara sudah memberi tahu maskapai kami bahwa mereka tidak bisa mengisi bahan bakar pesawat kami. Jadi, pesawat harus membawa bahan bakar cadangan untuk perjalanan pergi dan pulang," ujar Marcos dalam wawancara dengan Bloomberg News pada 24 Maret lalu.

"Penerbangan jarak jauh (long haul) akan jadi masalah yang jauh lebih serius," sambung Marcos

Ketika ditanya apakah penghentian operasional pesawat tidak bisa dihindari, Marcos menjawab, "Kami berharap tidak terjadi, tapi itu adalah kemungkinan yang nyata."

Maskapai penerbangan di Asia kini tengah menyusun langkah darurat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam akan memicu krisis minyak terburuk sejak tahun 1970-an. Karena sangat bergantung pada impor minyak mentah yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah, dampaknya lebih terasa ke Filipina dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama terhadap kelangkaan energi dan lonjakan harga BBM domestik.

Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status Darurat Energi Nasional yang akan berlaku selama satu tahun menyusul perang di Iran yang mengganggu pasokan minyak global. Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk menangani risiko ekonomi domestik dan melindungi masyarakat dari dampak krisis Timur Tengah melalui berbagai langkah, termasuk penyaluran bantuan tunai dan subsidi BBM.

"Konflik terbaru di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan parah pada rantai pasok, serta volatilitas yang signifikan dan tekanan kenaikan harga internasional. Hal ini menjadi ancaman bagi ketahanan energi negara," ungkap Marcos dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada 24 Maret.

Pemerintah juga membentuk komite antar-lembaga untuk menjamin stabilitas pasokan energi domestik dan akan memantau ketat dampak krisis terhadap nilai tukar Peso dan kiriman uang (remitansi) dari pekerja migran di luar negeri.