.webp)
Perang Timur Tengah berdampak luas ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Gejolak harga minyak dunia membuat beberapa negara mengambil langkah darurat, termasuk Filipina dan Malaysia.
Kedua negara tersebut harus menyiapkan anggaran jumbo sebagai langkah mengamankan pasokan bahan bakar dalam negeri. Kementerian Energi Filipina menyampaikan telah mengaktifkan dana darurat sebesar 20 miliar peso atau setara US$ 333 juta (Rp 5,6 triliun dengan kurs Rp 16.899). Dana tersebut digunakan untuk memperkuat pasokan bahan bakar nasional.
"Langkah ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk melindungi rakyat Filipina dari guncangan pasokan eksternal, serta memastikan ketersediaan bahan bakar yang berkelanjutan memadai dan andal di seluruh negeri," tulis pernyataan resmi Kementerian Energi Filipina, dikutip Reuters, Kamis (26/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, pemerintah Filipina berencana untuk membeli hingga dua juta barel bahan bakar untuk menopang pasokan domestik, termasuk pembelian minyak bumi olahan serta gas minyak cair. Pada Rabu (25/3) Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan stok cadangan minyak nasional sekitar 45 hari.
Filipina mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyak mentah dari Timur Tengah dan sebagian besar dari Arab Saudi. Hal ini membuat Filipina sangat rentan terdampak terhadap lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan global.
Sebelumnya, Filipina menetapkan status darurat energi nasional karena mempertimbangkan posisinya sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi. Pemerintah langsung membentuk komite untuk memastikan pergerakan pasokan, distribusi dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian dan barang-barang penting lainnya.
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dikutip dari Reuters.
Senada, Malaysia harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk subsidi bahan bakar. Bahkan beban subsidi bahan bakar Malaysia melonjak lebih dari empat kali lipat dalam waktu kurang dari seminggu.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan subsidi bulanan nasional untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 95 dan solar telah naik dari 700 juta ringgit menjadi 3,2 miliar ringgit atau setara US$ 177,4 juta menjadi US$ 810,9 juta (Rp 2,9 triliun menjadi Rp 13,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.869).
Penyebab kenaikan harga minyak dunia, yakni terganggunya jalur Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi yang dilewati 20% pasokan minyak dunia.
"Dalam waktu kurang dari seminggu, harga minyak global melonjak dari sekitar US$ 70 menjadi hampir US$ 120 per barel," ujar Anwar dikutip dari South China Morning Post, Kamis (25/3/2026).
Meski menjadi negara penghasil minyak, Malaysia tetap bergantung pada impor, di mana hampir separuh pasokannya didatangkan melalui rute yang terdampak konflik tersebut. Berdasarkan data tahun lalu, Malaysia mengekspor minyak senilai US$ 5,5 miliar. Namun, harus mengimpor hingga US$ 12,6 miliar. Artinya, ada tekor atau defisit lebih dari US$ 7 miliar.
"Malaysia memang menghasilkan minyak, tetapi kita juga mengimpor lebih banyak minyak daripada yang kita ekspor," tambah Anwar.
Anwar menjelaskan, minyak mentah yang diimpor tidak langsung bisa dipakai. Ada biaya penyulingan, transportasi, hingga asuransi yang semuanya ikut meroket saat perang pecah. Kenaikan ini tentu mengancam biaya transportasi, harga pangan, hingga pengeluaran rumah tangga warga Malaysia.
Pemerintah Malaysia pun telah menaikkan subsidi agar masyarakatnya tidak menanggung beban penuh dari kenaikan harga global tersebut. Anwar optimistis situasi tersebut dapat dilewati, mengingat pernah berhasil mengatasi badai serupa sebelumnya.
"Di masa-masa sulit ini, Malaysia memilih untuk menyerap sebagian dari tekanan biaya global demi melindungi rakyat," jelas Anwar.
(rea/hns)
