.webp)
Pemerintah sedang menggodok skema kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Kebijakan ini bakal dilakukan untuk menghemat energi. Skema kerja fleksibel ini digodok sebagai respons pemerintah pada potensi krisis energi imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Dalam kajian dan simulasi yang dilakukan Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), kebijakan WFH sehari dalam sepekan bisa menghemat fiskal pemerintah Rp 9,7 triliun per tahun karena pengurangan energi yang dilakukan dengan membuat ASN bekerja dari rumah.
Angka itu muncul dari simulasi dengan pendekatan back-of-the-envelope calculation atau perhitungan kasar berbasis asumsi sederhana. Penghematan itu terjadi dari efisiensi konsumsi energi di gedung-gedung pemerintah, listrik, pendingin ruangan, operasional fasilitas, sampai beban transportasi dinas para ASN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita tetap mengingatkan bahwa kebijakan WFH satu hari per minggu tidak serta merta menjadi silver bullet atau solusi instan penghematan negara.
"Dalam konteks APBN, ini tentu bukan angka kecil, tapi juga bukan game changer. Lebih mirip 'hemat receh tapi rutin.' Dampaknya lumayan, tapi tidak menyelesaikan masalah struktural fiskal," beber Ronny kepada detikcom, Senin (30/3/2026).
Di sisi lain, bagi Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira penghematan energi yang terjadi karena WFH sehari setiap minggu tidak signifikan. Menurut penghitungannya, dari total konsumsi BBM secara nasional, penghematannya mungkin hanya 0,5-1,5% saja.
"Kecil sekali 0,5-1,5% dari total konsumsi BBM, kalau WFH 1 hari dalam seminggu," sebut Bhima ketika dihubungi detikcom.
Beban Berpindah ke Rumah
Di sisi rumah tangga, Bhima menilai justru peningkatan penggunaan energi akan terjadi, mulai dari penggunaan listrik di rumah ataupun penggunaan LPG untuk memasak bagi masyarakat yang WFH. Bentuknya menjadi hanya memindahkan beban ke rumah tangga.
"Di sisi listriknya kan dari energi fosil batubara dan minyak juga yang kena fluktuasi harga. Sementara gas LPG impornya tinggi," beber Bhima.
Senada dengan Bhima, Ronny pun menilai WFH bisa jadi hanya memindahkan beban energi ke tingkat rumah tangga. Justru secara agrerat nasional, konsumsi energi tidak berkurang tapi bergeser dari sektor pemerintah dan swasta ke sektor rumah tangga.
"Apakah ini (kebijakan WFH) benar-benar menghemat energi atau hanya memindahkan beban? Menurut saya, jawabannya cenderung yang kedua. Secara agregat nasional, konsumsi energi tidak hilang, tapi bergeser dari sektor pemerintah ke rumah tangga. Listrik kantor turun, tapi listrik rumah naik. Internet kantor turun, tapi paket data di rumah meningkat," papar Ronny.
Menurutnya, WFH sehari setiap pekan tidak netral secara ekonomi dan distribusi beban. Bila kebijakan ini mau berkelanjutan, harus ada penyeimbang, misalnya insentif listrik rumah tangga produktif atau subsidi internet, kalau tidak, berisiko menjadi efisiensi semu yang dibayar oleh pekerja.
Di sisi lain, Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak juga mewanti-wanti skema kerja WFH justru diam-diam bisa menambah konsumsi BBM lebih banyak. Ishak mencontohkan bisa saja pekerja yang WFH malah ke luar rumah ke mal, kafe, atau paling minim antar jemput anak. Semua itu dilakukan dengan menggunakan energi.
"WFH di sisi lain bisa menambah konsumsi BBM jika pekerja malah ke luar rumah ke mal, kafe, antar jemput anak. Selain itu, akan terjadi pemindahan beban energi dari kantor ke rumah, berupa peningkatan konsumsi listrik yang sebagian digerakkan dengan pembangkit BBM dan gas juga," sebut Ishak kepada detikcom.
Secara jangka panjang, Ishak mengatakan pemerintah harus segera melakukan beberapa hal agar penggunaan energi di Indonesia bisa lebih hemat tanpa perlu menunggu krisis energi terjadi, misalnya meningkatkan investasi pada fasilitas transportasi umum untuk mendorong skema perpindahan dari kendaraan pribadi.
Bisa juga dengan mempercepat peningkatan adopsi kendaraan listrik, termasuk kendaraan umum, ojek online, dan kendaraan dinas. Terakhir, penggunaan pembangkit energi terbarukan harus diperbanyak.
Simak Video 'Aturan WFH Siap Diluncurkan, RI Masuki Mode Siaga?':
