Pertamina yang Tanggung Beban Harga BBM Tak Naik

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik untuk produk subsidi maupun nonsubsidi pada April 2026, meski harga minyak mentah dunia tengah mengalami lonjakan yang sangat tinggi imbas konflik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan untuk sementara Pertamina yang menanggung seluruh beban harga BBM yang tak naik. Menurutnya, Pertamina mampu menanggung beban itu karena punya likuiditas yang cukup.

"Sementara sepertinya Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk absorb itu untuk jangka waktu pendek nggak masalah," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).

Meski begitu, Purbaya mengakui pada akhirnya pemerintah juga harus membuka 'dompet' untuk menjaga harga BBM tak mengalami perubahan. Di mana anggaran pemerintah untuk subsidi dan kompensasi akan ikut terkerek naik untuk menambal kenaikan harga minyak dunia itu.

"Untuk sementara ya kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh US$ 100 dolar per barel. Sekarang kan sudah turun lagi kan, berapa sekarang? US$ 70 sekian sekarang, US$ 76-77 rata-ratanya. Jadi masih di bawah asumsi yang US$ 100 per barel rata-rata tadi. Jadi ruang kita masih terbuka lebar sepertinya. Jadi anda jangan takut dengan kondisi APBN," jelas Purbaya.

Dengan asumsi harga minyak bertahan di kisaran US$ 100 per barel sepanjang 2026 ini, Purbaya mengatakan pemerintah akan menambah anggaran subsidi sebesar Rp 90-100 triliun. Namun angka ini masih bersifat sementara karena masih harus dihitung kembali.

"Rp 90-100 triliun, itu subsidi, kompensasi lain lagi. Nanti kita hitung lagi, angka pastinya saya lupa," ucapnya.

Terkait sumber dana tambahan anggaran subsidi ini, Purbaya mengatakan uang tersebut akan berasal dari hasil efisiensi yang dilakukan pemerintah. Di ambil dari pengurangan belanja Kementerian/Lembaga yang dinilai tidak efisien.

"Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penghematan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja Kementerian-Lembaga yang nggak terlalu jelas," ujarnya.

Di luar itu, menurutnya saat ini pemerintah juga memiliki dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 420 triliun, yang dalam kondisi sangat terdesak juga berpotensi untuk digunakan sebagai tambalan.

"Kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp 420 triliun. (Digunakan) kalau kepepet banget," ucap Purbaya.

Simak Video 'Bahlil Minta Masyarakat Bijak Beli BBM':