.webp)
Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tingginya harga minyak dunia. Hal ini sebagai langkah mitigasi terhadap risiko dan dinamika global yang tengah berkembang.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi per 1 April 2026. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak membeli BBM secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan antrean panjang di SPBU.
"Pada situasi geopolitik yang memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto justru tidak menaikkan harga BBM nasional. Ini keputusan yang tidak mudah. Kami sangat apresiasi itu," kata Hamka, dikutip (4/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hamka turut mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan harga energi global. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
"Indonesia sudah menemukan sumber minyak mentah baru selain dari Timur Tengah, sehingga bisa dikatakan stok BBM dalam negeri dalam kondisi yang sangat aman," ujar legislator dari Sulawesi Selatan itu.
Dorong Pembenahan Transportasi Umum
Meski begitu, artinya saat ini penting pembenahan sektor transportasi publik sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi BBM. Menurutnya, perbaikan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara nasional.
"Salah satu yang menjadi atensi adalah minimnya pembenahan transportasi publik di sejumlah daerah, khususnya di wilayah perkotaan," ujarnya.
Menurut Hamka, transportasi publik merupakan kunci utama menekan konsumsi BBM. "Negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan adalah negara yang transportasi umumnya buruk," katanya.
Sedangkan negara dengan transportasi umumnya baik, kebijakan tarif BBM menyesuaikan atau mengatur cadangan BBM. Ia mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub untuk membenahi transportasi umum yang tujuannya untuk meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di perkotaan.
"Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menekan konsumsi BBM," ujarnya.
Jepang, misalnya, yang fokus pada membentuk budaya masyarakat yang gemar menggunakan transportasi publik yang berkontribusi dalam menekan konsumsi BBM. Negara itu menurutnya juga getol menggenjot efisiensi teknologi.
Hal serupa dilakukan pemerintah Korea Selatan yang mengembangkan transportasi publik modern terintegrasi. Sistem kereta bawah tanah (subway), bus cepat, dan kereta antarkota menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya di kota besar seperti Seoul.
Dengan layanan yang nyaman, tepat waktu, dan terjangkau, masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.
(ada/ara)
