Timur Tengah Membara, RI Mesti Genjot Kendaraan Listrik

Penutupan selat Hormuz akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah harusnya menjadi alarm bagi Indonesia agar tidak menjadi bergantung pada impor BBM. Momen ini harus menjadi langkah mempercepat transisi energi bersih, khususnya di sektor transportasi.

Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien mengatakan transisi ke kendaraan listrik berpotensi menjadi strategi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini dengan mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

"Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik akan sulit terealisasi tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia.

Andi mengatakan selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir.

"Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia," timpal Andi.

Menurutnya, akselerasi untuk beralih pada Electric Vehicle di Indonesia pun harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif "fast but not reckless". Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam yang ketat agar tidak menimbulkan masalah.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.

"Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan," ujar Andi.