.webp)
Kebijakan blokade Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz membuat India terpukul. India kini terjepit antara ketegangan geopolitik dan ancaman krisis energi yang di depan mata.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan blokade laut tersebut pada Minggu (12/4) waktu setempat, usai perundingan damai antara AS dan Iran yang digelar di Pakistan gagal mencapai kesepakatan. Namun, langkah ini menjadi pukulan telak bagi India. Sebab, India baru saja mengimpor pengiriman minyak pertamanya dari Iran dalam tujuh tahun terakhir demi memenuhi kebutuhan energi di tengah berkecamuknya perang.
Analis di XAnalysts Mukesh Sahdev menilai India kini menghadapi tekanan ganda. Selain kehilangan pasokan dari Iran akibat blokade, India juga kehilangan akses minyak Rusia karena pengecualian yang diberikan AS telah berakhir pada 11 April lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AS memberikan izin khusus atau pelonggaran sanksi ke India untuk dapat membeli minyak dari negara yang disanksi AS, terutama Rusia.
India merupakan negara importir minyak terbesar ketiga di dunia di mana 85% atau setara 5,5 juta barel per hari kebutuhan minyaknya diimpor.
"India telah kehilangan sekitar 3 juta barel minyak mentah per hari yang sebelumnya melintasi Selat Hormuz. Hal ini memaksa perusahaan kilang minyak untuk berebut mencari pasokan ke negara lain, terutama dari Rusia," ujar Sahdev dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (14/4/2026).
Sahdev menilai kondisi India diujung krisis jika gangguan pasokan ini terus berlanjut. Berbeda dengan China yang memiliki cadangan minyak untuk sekitar 300 hari, India hanya memiliki cadangan sekitar 160 juta barel. Jumlah tersebut hanya cukup sebagai penyangga selama kurang lebih 30 hari jika terjadi guncangan pasokan yang berkepanjangan.
Meski stok di SPBU belum habis, dampak konflik Timur Tengah sudah terlihat pada indikator makroekonomi utama. Bulan lalu, Purchasing Managers' Index (PMI) dari HSBC menunjukkan aktivitas sektor swasta India pada Maret melambat ke level terendah sejak Oktober 2022 akibat melemahnya permintaan domestik. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti survei menyebut konflik Timur Tengah, kondisi pasar yang tidak stabil, dan tekanan inflasi yang meningkat sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan.
Beberapa hari kemudian, Kementerian Keuangan India juga mengeluarkan peringatan. Target pertumbuhan ekonomi di angka 7,0%-7,4% kini terancam meleset alias mengalami downside risk akibat lonjakan biaya energi dan gangguan rantai pasok perang.
Didikte Amerika Serikat
Kondisi ini menunjukkan tantangan besar bagi India antara menjaga ekonomi dan ketahanan energinya dengan mempertahankan hubungan ke AS. Pasalnya, langkah-langkah AS baru ini semakin mempersempit ruang gerak India.
Tahun lalu, AS menerapkan tarif tambahan sebesar 25% pada ekspor India dan menuduh India secara tidak langsung mendanai perang Rusia di Ukraina melalui impor minyak Rusia dengan harga diskon. Demi mengamankan kesepakatan dagang dengan AS, India kemudian memangkas pembelian minyak Rusia dan meningkatkan impor dari Timur Tengah.
Strategi itu berantakan setelah pecahnya perang di kawasan tersebut yang mengganggu pasokan Timur Tengah. Hal ini memaksa India kembali beralih ke minyak Rusia di tengah lonjakan harga bahan bakar. Sayangnya, masa berlaku keringanan dari AS justru berakhir bulan ini.
"Saya merasa kasihan pada pemerintah India. Mereka seolah didikte oleh AS tentang apakah boleh atau tidak membeli energi dari Rusia atau Iran," ujar Pimpinan Vogel Group, Samir Kapadia.
Data dari Rystad Energy menunjukkan India membeli minyak mentah Rusia sebesar 1,5 juta barel per hari setelah AS memberikan keringanan khusus selama 30 hari.
Meski situasi global sedang memanas, Pemerintah India melalui Kementerian Perminyakan dan Gas Alam mencoba meredam kepanikan publik. Mereka mengklaim stok minyak di dalam negeri masih cukup terkendali.
"Seluruh kilang beroperasi pada kapasitas tinggi dan inventaris minyak mentah dalam kondisi memadai," tulis pernyataan kementerian.
(rea/hns)
