.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera evaluasi tambang-tambang di dalam kawasan hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam.
Evaluasi tersebut Perintah Prabowo Subianto dalam rapat kerja pemerintah pada 7 April 2026. Bahlil mengatakan pemetaan terhadap lokasi sudah dilakukan, namun Bahlil enggan merinci lebih lanjut.
"Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah. Totalnya ya nanti kita akan sampaikan berapa jumlah luasan yang akan dilakukan penyesuaian," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain tambang, Bahlil juga akan mengevaluasi tambang yang berada di wilayah hutan yang belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maupun izin yang tidak dapat dikonversi sesuai ketentuan.
"Termasuk adalah di wilayah hutan-hutan yang belum ada izin IPPKH-nya dan izin yang tidak dapat dikonversi," terang Bahlil.
Perintah Prabowo
Sebelumnya, Bahlil mendapat perintah baru dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditugaskan membereskan tambang-tambang ilegal yang merugikan negara.
Prabowo menerima laporan ratusan tambang ilegal di hutan lindung. Dirinya juga akan mengecek lebih lanjut ke Kementerian Kehutanan.
"Saya juga perintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, IUP nggak jelas di hutan lindung, dan di hutan-hutan. Saya cek Menhut, Menhut ini oke juga ya. Dia belum kasih izin potong kayu," kata Prabowo dalam Taklimat pada Rapat Kinerja Pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Bahlil diminta Prabowo mengevaluasi tambang-tambang tersebut atau bahkan mencabut izin usaha. Prabowo menegaskan saat ini pemerintah tidak akan berbelas kasihan karena lebih mengedepankan kepentingan rakyat.
"Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas cabut semua itu IUP-IUP. Kita nggak ada waktu untuk terlalu kasihan sekarang. Kita bela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco keluarga itu nomor berapa-berapa," tegas Prabowo.
Prabowo sempat bertanya ke Bahlil berapa lama ia bisa mengerjakan tugas tersebut. Bahlil sempat meminta waktu dua minggu tapi Prabowo ingin tugas itu diselesaikan dalam waktu satu minggu.
"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo.
"Dua minggu," jawab Bahlil.
"Enak aja dua minggu. 1 minggu!" pinta Prabowo yang kemudian disanggupi Bahlil.
(hrp/hns)
