.webp)
Harga BBM non subsidi mengalami kenaikan pesat, bahkan bila dibandingkan dengan harga BBM subsidi selisihnya sangat besar. Meski selisih harga besar, potensi migrasi pengguna BBM non subsidi dinilai tidak akan terjadi.
Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai migrasi pengguna BBM tidak akan terjadi sebab Pertamax yang juga merupakan BBM nonsubsidi tidak ikut naik harganya.
Menurutnya, dari semua produk BBM nonsubsidi, Pertamax memiliki pengguna yang jauh lebih besar. Dia menduga bila Pertamax ikut naik justru migrasi pengguna BBM nonsubsidi akan terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan saya menduga kalau Pertamax dinaikkan dan Pertalite tidak dinaikkan justru itu potensi migrasi terjadi. Pertamax yang cukup besar konsumennya, maka ditahan harganya, jadi migrasi ke Pertalite yang bebani subsidi APBN tidak terjadi," ujar Fahmy ketika dihubungi detikcom, Senin (20/4/2026).
Fahmy juga menyinggung kebanyakan konsumen Pertamax adalah kelas menengah yang rentan daya belinya. Sedikit gejolak harga pasti akan terdampak daya belinya.
"Apalagi konsumennya kan kelas menengah yang rentan gitu ya. Kalau Pertamax naik ya dia akan pindah ke Pertalite, ya ini sangat tepat kebijakannya. Mereka ini yang mudah migrasi, kalau dia naik maka akan berpindah," beber Fahmy.
Dari Pertamina, kenaikan harga hanya terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo yang kini dibanderol sebesar Rp 19.400 per liter, ada juga Dexlite yang kini dijual Rp 23.600 per liter, kemudian Pertamina Dex yang kini harganya sebesar Rp 23.900 per liter.
Sementara itu, untuk harga Pertamax tetap diperdagangkan sebesar Rp 12.300 per liter untuk pembelian di SPBU, dan Rp 12.200 per liter untuk pembelian di Pertashop. Serta untuk Pertamax Green 95 tetap seharga Rp 12.900 per liter.
Di luar itu, untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tidak mengalami perubahan, tetap berada di Rp 10.000 per liter. Begitu juga dengan produk Biosolar subsidi tetap di Rp 6.800 per liter.
Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak ikut mengapresiasi keputusan pemerintah menahan harga Pertamax. Baginya harga Pertamax yang ditahan menunjukkan pemerintah merespons kenaikan harga dengan menahan potensi migrasi pengguna BBM yang bisa terjadi.
Namun, dia menyatakan kebijakan ini juga tetap memiliki risiko besar pada tekanan APBN. Sebab, Pertamax yang bukan BBM subsidi harus ditahan harganya.
"Ini strategi pemerintah agar terkesan merespon kenaikan harga BBM namun tidak berdampak luas pada migrasi BBM bersubsidi. Tentunya ini juga akan mengurangi imbasnya ke inflasi secara luas, meskipun risikonya pada tekanan APBN menjadi lebih besar," sebut Ishak.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi migrasi konsumsi ke BBM subsidi melalui kebijakan yang lebih tegas. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.
"Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," ujar Robert.
Saksikan Live DetikSore:
(acd/acd)
