.webp)
Pemerintah mempercepat rencana pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy. Proyek 'sulap' sampah jadi listrik ini ditargetkan mulai dibangun dalam kurun waktu tujuh minggu ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pelaksanaan proyek ini penting untuk segera direalisasikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah masuk dalam kondisi darurat sampah.
"Karena kita ini sudah masuk kategori darurat sampah. Apa buktinya? Ya, sudah menggunung. Kemarin ada bencana itu di Bantar Gebang," kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan cepat agar ini semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ini semua selesai sampai totalnya 32 aglomerasi itu selesai semua, baru kita menyelesaikan 24-25% (masalah sampah)," sambungnya.
Bersamaan dengan itu, sore ini di Kantor Kemenko Pangan juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) pengolah sampah menjadi energi listrik.
Dalam kesempatan ini, terdapat lima wilayah kabupaten/kota yang secara resmi menjalani kerja sama proyek pengolahan sampah menjadi listrik dengan tiga BUPP, yakni Kota Bekasi dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dengan PT Weiming Nusantara Bogor New Energy, serta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan PT Weiming Nusantara Bali New Energy.
Seiring penandatanganan kerja sama ini, pemerintah menargetkan proses pembangunan infrastruktur dapat dimulai maksimal dalam tujuh minggu ke depan sesuai target percepatan proyek waste to energy.
"Pak gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, tapi jangan melambat. Karena ini perintah Bapak (Prabowo) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga, ya terpaksa kita ambil lagi," ujarnya.
Di luar itu, Zulhas mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan kembali melakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah daerah dengan BUPP untuk 12 proyek PSEL lainnya.
"Kemudian setelah ini ada 12 lagi. Tidak lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan cepat agar ini semua bisa berjalan dengan baik," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan implementasi proyek ini akan dilakukan bertahap, termasuk gelombang pertama melalui penandatanganan kerja sama hari ini.
"Ini bertahap. Ini gelombang pertama lima daerah, tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Denpasar," ucap Bima.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan proses pembangunan ditargetkan segera dimulai dalam waktu tujuh minggu, seiring kesiapan lahan. Investor pun harus siap mengeksekusi proyek atau akan digantikan.
"Jadi harus mulai proses pembangunannya. Ini kan lahannya sudah siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak akan diambil alih," kata Bima.
Adapun fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Meski begitu, menurut Bima masih ada kendala utama terkait ketersediaan lahan di sejumlah daerah. Wilayah yang belum siap akan masuk gelombang berikutnya karena proses investasi membutuhkan tahapan pembebasan lahan.
"Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Tidak semua pemda punya lahan, ada yang harus melalui proses pembebasan," ujarnya.
Simak juga Video 'Pemerintah Percepat Proyek Sampah Jadi Listrik':
(igo/fdl)
