.webp)
Indonesia bakal mempunyai fasilitas riset dan industri logam tanah jarang (rare earth element/REE) di Bangka Belitung. Pembangunan fasilitas ini akan dimulai pada 20 Mei 2026.
Kepala Badan Industri Mineral (BIM) Brian Yuliarto menyampaikan fasilitas ini akan dibangun oleh PT Timah (Persero) Tbk (TINS) bersama BUMN baru bentukan Danantara yakni Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Saat ini persiapan pembangunan proyek terus dikebut agar groundbreaking bisa dilakukan sesuai target pada pekan depan.
"Iya, jadi itu masih dikebut terus ya, nanti Perminas bersama dengan PT Timah tentunya akan, saat ini sedang kita lakukan persiapan terus-menerus ya. Kita kejar, di tanggal 20, minggu depan," ujarnya saat ditemui di acara Metconnex, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Brian mengatakan, jika memang rencana groundbreaking tersebut mundur dari target tanggal 20 Mei ini, ia memastikan pembangunan fasilitas tetap akan dilakukan pada tahun ini.
"Tapi memang tahun ini pasti akan mulai dibangun," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Timah Restu Widiyantoro dalam RDP dengan Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026) mengatakan groundbreaking tersebut akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Restu menyampaikan bahwa proyek fasilitas ini bekerja sama dengan Perminas. Bahan baku REE berasal dari sisa hasil produksi timah (SHP) yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal bakal diolah menjadi produk bernilai tambah oleh Perminas.
"PT Timah mendapat tugas untuk sebagai supplier untuk bahan-bahan REE atau SHP-nya. Sisa hasil produksi dari timah itu menjadi bahan utama untuk Perminas yang nanti selanjutnya Perminas akan memproses menjadi produk-produk ikutannya," jelas Restu.
Secara kasar, ia mengatakan kerja sama dengan Perminas dalam proyek ini ditargetkan dalam dua tahun ke depan sudah dimonetisasi. Dengan begitu, proyek ini mampu memberikan kontribusi devisa bagi negara.
"Kerja sama ini diprogramkan untuk mencapai 2 tahun sudah diharapkan terjadi monetisasi. Jadi sudah bisa menghasilkan produk yang bisa mendapatkan devisa untuk negara. Kira-kira seperti itu, belum bisa kami laporkan secara detail karena memang program ini baru dimulai sekitar 1,5 atau 2 bulan yang lalu sehingga masih dalam kajian oleh PT Timah dan Perminas," terang Restu.
(hrp/ara)
