Beredar Surat Pengusaha China ke Prabowo soal Batu Bara, Bahlil Buka Suara

Beredar Surat Pengusaha China ke Prabowo soal Batu Bara, Bahlil Buka Suara

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 13 Mei 2026 20:29 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia/Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden
Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal keluhan pengusaha China ke Presiden Prabowo Subianto. Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) mengirimkan surat kepada Prabowo yang berisi keluhan terkait investasi di Indonesia.

Beberapa keluhan yang disampaikan menyangkut persoalan tata kelola mineral dan batu bara.

Bahlil mengaku dirinya belum mendapatkan surat tersebut. Namun yang jelas dia bilang selama ini dirinya sudah banyak melakukan komunikasi dengan pihak pengusaha China di Indonesia soal berbagai hal, mulai dari Harga Patokan Mineral (HPM) beberapa komoditas hingga urusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berbagai tambang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia juga mengaku sudah bicara dengan Duta Besar China untuk Indonesia terkait berbagai persoalan. Dia mengaku semua penjelasan yang dilakukan kepada pengusaha maupun perwakilan pemerintahan China berjalan dengan baik.

"Beberapa sudah komunikasi, Dubes juga sudah ngomong sama saya, saya berikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

ADVERTISEMENT

"RKAB (batu bara) juga ada dilakukan penyesuaian dan ndak ada masalah ya," katanya lagi ketika ditanya khusus soal RKAB batu bara pengusaha China.

Surat Pengusaha China

Pada surat KADIN China yang tersebar, para pengusaha menyoroti sejumlah kebijakan lainnya yang dinilai membebani dunia usaha. Salah satunya terkait rencana persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Berdasarkan surat yang beredar, Kadin China memprotes kebijakan DHE SDA yang mewajibkan penempatan 50% devisa ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, pengusaha China juga mengeluhkan terkait rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba) hingga bea keluar. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia.

Purbaya Buka Suara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah buka suara duluan soal surat dari KADIN China, dia mengatakan pada dasarnya hubungan investasi Indonesia dan China bersifat timbal balik. Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan kepada pihak pengusaha China ihwal praktik bisnis yang tidak sesuai aturan atau ilegal.

"Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis nggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah," tutur Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat di hari yang sama.

Terkait kebijakan DHE SDA, Purbaya menilai seharusnya tidak menjadi persoalan karena pemerintah mengedepankan kepentingan nasional dan tetap menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kebijakan itu diklaim dirancang fleksibel dan memberikan sejumlah pengecualian agar likuiditas perusahaan tetap terjaga.

"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA, ada pengecualian seperti itu kayaknya. Jadi harusnya China tidak ada masalah," ucap Purbaya.

(hal/ara)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads