.webp)
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Lewat kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
"Hari ini pemerintah RI yang saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor sumber daya alam. Penertiban ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita," kata Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menjelaskan kebijakan ini akan dimulai untuk sejumlah komoditas utama, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, serta paduan besi atau fero alloy. Nantinya, seluruh penjualan ekspor komoditas tersebut wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.
Ia menegaskan BUMN yang ditunjuk hanya bertindak sebagai fasilitas pemasaran atau marketing facility. Sementara hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.
"Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy. Kita wajibkan penjualannya dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujarnya.
Menurut Prabowo, langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA nasional. Pemerintah juga ingin memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor (DHE).
"Tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian DHE," jelasnya.
Prabowo berharap kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan SDA. Ia menilai selama ini penerimaan negara Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, meski kaya akan sumber daya alam.
"Dengan kebijakan ini kita harap penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," ucap Prabowo.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak ingin penerimaan negara tetap rendah hanya karena tidak berani mengelola sumber daya alam sendiri.
"Kita tak mau penerimaan rendah karena tidak berani mengelola milik bangsa Indonesia sendiri," tegasnya.
Simak Video 'Prabowo Yakin Banget Ekonomi RI Tumbuh 6,5% pada 2027':
(fdl/fdl)
