Purbaya Ungkap RI Bakal Bentuk Bursa Mineral, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah membentuk bursa mineral. Nantinya, bursa tersebut berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perluasan kewenangan OJK diatur dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam beleid tersebut, OJK akan mendapat tugas baru untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral serta komoditas strategis.

Purbaya menjelaskan, bursa mineral akan berbeda dengan BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Mineral (DSI). Latar belakang dibentuknya bursa mineral karena banyaknya komoditas Indonesia yang masih mengacu ke bursa di luar negeri.

"Kan beda, DSI ya DSI, kan ada pasar mineral, ada bursa mineral ya mereka yang ngawasin. Itu misalnya banyak produk mineral kita yang bursanya di Singapura atau di luar negeri padahal kita produsen utama," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kehadiran bursa mineral akan diikuti dengan penambahan struktur pengawasan di OJK. Nantinya ada pejabat khusus yang bertugas mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis.

Terkait kapan bursa mineral akan diluncurkan, Purbaya mengaku tidak tahu. Lalu, saat ditanya apakah bursa tersebut akan diluncurkan tahun ini, ia hanya menjawab singkat.

"Secepatnya," ucap Purbaya.

Sebagai informasi, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi UU. Dalam hal ini salah satunya mengatur penambahan tugas pada OJK.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan, OJK akan melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap bursa mineral dan komoditas strategis. Seiring dengan itu, akan ada penambahan kursi baru dewan komisioner di OJK.

"Penambahan tugas OJK untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis," kata Hekal dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (4/6/2026).