Harga BBM Pertamax naik dari Rp 12.300/liter menjadi Rp 16.250 per liter. Langkah kenaikan BBM nonsubsidi dinilai realistis di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut pada dasarnya wajar saja dilakukan karena mengikuti karakter Pertamax sebagai BBM nonsubsidi.
BBM non subsidi harganya memang ditentukan oleh mekanisme pasar, saat harga minyak dunia naik sudah sewajarnya BBM non subsidi juga mengalami kenaikan harga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, Fahmy melihat seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.
Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN.
"Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujar Fahmy dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).
Senada, ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA) Robert Winerungan mengatakan penyesuaian harga Pertamax juga penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Menurut dia, selisih harga yang terlalu jauh berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara.
Senada dengan Fahmy, dia juga menyebutkan kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan APBN di tengah kondisi global yang belum stabil.
"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92," kata Robert.
Dampak Pertamax Naik
Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar. Pasalnya, pengguna Pertamax ataupun BBM non subsidi lainnnya umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan mewah.
"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Karena itu saya yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pertamax atau RON 92 umumnya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang lebih baru," ujar Robert.
Sementara itu, Fahmy memberikan catatan penting bahwa pemerintah harus bisa mengendalikan potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp 10.000 per liter.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM Pertamax dapat membuat disparitas harga yang semakin lebar dengan Pertalite yang merupakan BBM subsidi. Hal ini dikhawatirkan dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi.
"Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai," beber Fahmy.
(hal/hns)










































