Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) untuk melakukan uji coba campuran bioetanol sebesar 20% dalam bensin atau E20.
Adapun mandatori E20 bakal diterapkan pada 2028. Langkah ini guna mengurangi ketergantungan impor BBM
"Saya sedang minta asosiasi untuk ayo kita sama-sama uji langsung road test E20. Nah itu saya minta tim Gaikindo tuh. Kamu janji ya, ayo kita secepatnya E20 uji road test-nya," ujar Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Eniya jika hasil dari uji jalan E20 berlangsung tanpa kendala besar pada kendaraan yang beredar di masyarakat saat ini, maka nantinya penerapan E10 akan lebih cepat.
"Kalau itu oke kan berarti 10% nggak apa-apa. Tapi kalau saya yakin produk-produk mobil yang sekarang itu bisa sampai 30%, itu di jurnal ada," terangnya.
"Jadi kan tinggal dicari aja theoretical base-nya. Tapi saya yakin 30% itu nggak masalah. Cuman tahun berapa yang bisa E10, tahun berapa yang bisa E20, tahun berapa yang bisa sampai E30," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa menerapkan mandatori E20. Pasalnya, bahan baku untuk mandatori tersebut sangat melimpah, misalnya seperti singkong, jagung, dan tebu.
Hal ini ia dapati saat melakukan kunjungan ke Brasil, negara yang telah lebih dulu menerapkan mandatori pencampuran etanol.
"Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
Bahlil mengatakan mengatakan mandatori E20 merupakan strategi jangka panjang Indonesia untuk tak bergantung terhadap impor. Langkah yang telah berhasil dilakukan pemerintah pada tahun ini adalah Indonesia sudah tak lagi impor solar.
Menurutnya, keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan mandatori biodiesel yang diterapkan secara bertahap selama hampir satu dekade, dengan pencampuran solar dan minyak sawit yang kini mencapai 40% dan direncanakan meningkat menjadi 50% pada Juli mendatang.
"Dengan skema ini, sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya dipenuhi dari impor kini dapat digantikan oleh produk berbasis sawit yang diproduksi di dalam negeri," terang Bahlil.
(hrp/hns)










































