.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar subsidi tidak akan naik meski harga minyak dunia sempat sangat tinggi hingga di atas US$ 100 per barel. Padahal kondisi ini dapat menambah beban APBN untuk menahan harga BBM subsidi tak naik.
Untuk mengatasi masalah ini, ia mengaku sudah bertukar pendapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait strategi pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global.
Ia memaparkan, dalam APBN 2026 total subsidi untuk BBM mencapai Rp 200 triliun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US$ 70 per barel. Dengan asumsi tersebut juga, negara menerima pemasukan sebesar US$ 10,8 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rapat sama pak Menkeu, gimana caranya mendapat duit? Saya bilang begini, sekarang subsidi kita itu kan kurang lebih, harga ICP US$ 70, itu total pendapatan negara kita US$ 10,8 miliar. Dengan asumsi subsidi kita kurang lebih sekitar Rp 200 triliun," ujarnya dalam acara CNBC Energy Forum 2026, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Masalahnya, saat harga minyak mentah naik hingga ke atas US$ 100 per barel imbas konflik di Timur Tengah, pemerintah diperkirakan perlu menambah anggaran Rp 200 - 200 triliun agar harga BBM subsidi tak naik.
"Kalau harga ICP-nya US$ 100 maka ada penambahan subsidi sekitar Rp 200 - 250 triliun. Pertanyaan waktu itu, orang, sempat naik menjadi US$ 119 per barel ICP. Pada saat itu semua bingung, gimana caranya? Boleh (harga BBM subsidi) naikkan? Saya katakan nggak. Untuk saudara-saudara kita yang ekonominya di bawah, kita harus protect," tegas Bahlil lagi.
Dalam konteks ini, ia mengatakan saat harga minyak global naik hingga US$ 100 per barel, nilai ICP ikut naik sesuai kondisi pasar. Hal ini tentunya juga mengerek penerimaan negara hingga US$ 17,6 miliar.
"Waktu itu tanya 'lho, ini nanti fiskal kita gimana?'. Saya kasih tahu pak Purmaya: 'pak Menteri, bapak ini kan sekolahnya di luar negeri, orang hebat bapak ini. Kalau saya ini sekolah nggak ada di Google. Tapi saya sekolah perasaan, kalau bapak ini kan sekolah rasio, kalau saya sekolah perasaan," ujarnya.
"Saya katakan begini, kalau kita ICP-nya US$ 70 per barel, itu pendapatan negara US$ 10,8 miliar. Kalau ICP-nya US$ 100 per barel, itu pendapatan negara US$ 17,6 miliar. Artinya ada US$ 7 miliar yang saving dari pendapatan itu," ungkap Bahlil.
Dari tambahan pendapatan negara berkat kenaikan harga ICP itu, Bahlil mengatakan pemerintah bisa mengamankan sekitar Rp 120 - 130 triliun. Sehingga sekitar 50% dari total tambahan anggaran untuk menjaga subsidi BBM tak naik sudah bisa ditutupi dari hasil kenaikan ICP tersebut.
"US$ 7 miliar kali Rp 17.500 waktu itu asumsi rata-rata, kurang lebih sekitar Rp 120-130 triliun, Rp 125-130 triliun, pakai kalkulator saja itu, saya tidak mau ngomong angka makanya sekitar saja. Itu berarti, kita sudah mempunyai 50% dari total menutup subsidi tambahan," terangnya.
Masih belum cukup, Kementerian ESDM kemudian menaikkan nilai royalti mineral dan batu bara untuk meningkatkan total pendapatan negara. Berkat inilah menurut Bahlil pemerintah bisa memiliki cukup dana untuk menahan harga BBM subsidi agar tak naik saat harga minyak sedang tinggi-tingginya.
"Saya putar lagi otak, saya naikkan royalti daripada nikel dan batu bara, dan komoditas lain. Itu dapat tambahan Rp 30 - 35 triliun. Jadi totalnya sudah Rp 160 triliun dari sektor ESDM untuk menambal penambahan subsidi dari ketidaknaikan harga BBM itu. Sisanya baru lakukan efisiensi dari tempat lain," ucap Bahlil.
Simak juga Video: Prabowo Targetkan Defisit APBN 2027 Maksimal 2,4 Persen PDB
