.webp)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan besok, Selasa (30/6) akan ada rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR membahas Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.
Menurut Andi pembasahan persoalan RKAB ini penting guna menghindari adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pertambangan. Ia memperkirakan akan terjadi ratusan PHK jika persoalan RKAB tidak segera diatasi.
"Besok kita akan bahas di DPR, bersama Pak Dasco, bersama Mensesneg, yaitu RKAB Pertambangan. RKAB pertambangan lebih dahsyat lagi, mengancam ratusan ribu pekerja. Karena saat ini, operasional pertambangan 90% terhenti, karena belum turunnya RKAB pertambangan," ujar Andi Gani di Kantor KSPSI, Jakarta, Senin (29/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi Gani menjelaskan persoalan RKAB yang belum sepenuhnya selesai, kemudian adanya pemangkasan kuota produksi tersebut telah berdampak pada berhentinya aktivitas pertambangan dan sektor penunjangnya, seperti alat berat, dump truck, hingga jasa pendukung lainnya.
Bahkan, kata Andi, di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sudah muncul rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 18.000 pekerja yang merupakan anggota KSPSI.
"RKAB yang tadinya 100% diturunkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM hanya sekitar 20-30% mengakibatkan sektor operasional pertambangan terhenti semua. Contoh alat berat, contoh driver truk, contoh operasional penunjang pertambangan berhenti semua, dan itu jumlahnya ratusan ribu orang," ujarnya.
Andi Gani berharap bahwa rapat koordinasi besok akan menghasilkan sejumlah keputusan yang baik, sebagaimana pemerintah yang pada hari ini mengambil langkah untuk menurunkan harga gas industri.
"Ini kita hadapi besok, kita akan sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah insyaallah mudah-mudahan sudah ada keputusan bagaimana menjawab persoalan ini, bagaimana menjawab persoalan ini supaya bisa selesai seperti gas industri mudah-mudahan, mudah-mudahan besok akan konferensi pers insyaallah jam 12.30 WIB mengenai kebijakan pemerintah soal RKAB ini," pungkas Andi.
(hrp/hns)
