Disetujui Prabowo, Ini Nelayan yang Dapat Jatah BBM Rp 15.000/Liter

Presiden Prabowo Subianto merestui bahan bakar minyak (BBM) solar khusus nelayan dengan harga Rp 15.000/liter. BBM khusus itu berlaku untuk nelayan atau pelaku usaha perikanan yang memiliki kapal 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat menteri-menteri bidang ekonomi dengan Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan selama ini nelayan kecil, di bawah 30 GT sudah mendapatkan subsidi BBM dengan harga Rp 6.800/liter.

Sementara, BBM khusus ini diberikan untuk pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan kapasitas mesin 30 GT hingga 200 GT.

"Arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 gt kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang nonsubsidi itu kemarin sempat melonjak ke Rp 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter," terang Airlangga dalam keterangan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2026).

Selain itu, Airlangga menjelaskan, harga BBM tersebut berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok pada angka Rp 18.600 per liter.

Sementara dari harga tersebut, sebesar Rp 3.600 per liter disubsidi pemerintah melalui BPDP sawit.

"Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat. Dan oleh karena itu ada dana yang bisa digunakan dan untuk kebijakan ini juga diberikan kuota untuk 6 bulan ke depan sebesar 400.000 ton," jelas Airlangga.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, dari harga solar nonsubsidi Rp 18.600, ada subsidi sebesar Rp 3.600 per liter. Namun, subsidi tersebut tidak memakai dana APBN.

Menurut Bahlil subsidi akan memakai dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), yang kini resmi bernama BPDP atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit

"Nah kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindak lanjuti. Nah terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2PKS ya jadi non APBN, kita tidak pakai dana APBN kita pakai dana dari BPDPKS," ujar Bahlil.

Bahlil selanjutnya akan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik-titik penyaluran BBM khusus tersebut agar tepat sasaran.

"Kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik," tutur Bahlil.

Aspirasi Nelayan

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ada aspirasi dari para nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap agar diberikan harga BBM murah. Namun, Trenggono menyebut pemerintah mempunyai perhitungan sendiri. Saat ini pemerintah tengah membahas sejumlah skema alternatif.

"Tapi yang paling penting keinginan para nelayan besar itu, yang 30 GT sampai 200 GT, itu kan bisa dapat harga yang mereka inginkan. Mereka usulnya mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan. Nantilah tunggu, minggu ini," ujar Trenggono.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan selama ini nelayan yang mempunyai kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT membeli harga BBM dengan harga industri. Hal ini membuat biaya operasional mereka membengkak.

"Selama ini kan mereka berlaku harga BBM industri, yang sudah berlaku umum. Karena dengan harga itu, makanya mereka bebannya makin berat, karena 70% operasional kapal ini kan di BBM," ujar Latif.

Untuk itu, pihaknya menjembatani agar para nelayan tetap beroperasional. Dalam pekan ini, Latif berharap sudah diputuskan harga khusus bagi nelayan besar.

"Mereka selama ini kan juga meminta ada harga kekhususan. Tentu mereka mengajukan, pemerintah menghitung dengan kemampuan yang ada, dan tentu juga sesuai nanti, nah tadi ini baru kita coba memberikan, dan dalam waktu satu minggu ini mudah-mudahan akan hasil," jelas Latif.