AHY: Kendaraan Listrik dan B50 Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan upaya pemerintah mendorong proses dekarbonisasi di sektor transportasi bukan hanya agenda lingkungan hidup, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga ketahanan energi nasional, menekan biaya logistik, serta melindungi kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia menjelaskan saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan, yakni konflik geopolitik di berbagai belahan dunia yang memicu gangguan rantai pasok energi global, mendorong kenaikan harga minyak, hingga berdampak pada harga berbagai kebutuhan pokok.

Membuat pemerintah harus terus memperkuat kemandirian energi agar tidak semakin rentan terhadap gejolak eksternal.

"Di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus memiliki semangat mewujudkan kemandirian energi. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, industri terus berkembang, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan tidak terganggu," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Sementara itu, kebutuhan energi juga diikuti dengan meningkatnya emisi karbon yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, transisi menuju energi baru terbarukan harus dilakukan secara bertanggung jawab.

"Yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak cucu di masa depan. Pembangunan tidak boleh berhenti, tetapi juga harus tetap menjaga bumi yang kita wariskan," tegasnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan sekitar 55% emisi karbon Indonesia berasal dari sektor energi. Dari jumlah tersebut, sekitar 22% berasal dari sektor transportasi, di mana sekitar 89% di antaranya disumbang oleh transportasi darat.

"Kendaraan berat memang hanya sekitar tiga juta unit, namun berkontribusi sekitar 31% terhadap emisi karbon sektor transportasi darat," terangnya.

Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai langkah dekarbonisasi, mulai dari peningkatan efisiensi energi, percepatan elektrifikasi kendaraan, hingga pengembangan kendaraan listrik nasional, termasuk truk dan bus listrik.

"Elektrifikasi kendaraan memerlukan dukungan kebijakan, edukasi kepada masyarakat, serta insentif yang tepat. Di saat yang sama, kita juga ingin industri kendaraan listrik dalam negeri terus berkembang sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas," kata AHY.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga terus memperluas penggunaan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Menurutnya semakin besar pasokan energi yang berasal dari dalam negeri, semakin kecil pula ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik internasional.

"Ketika terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi energi dunia, dampaknya langsung terasa pada harga dan pasokan energi. Karena itu, penguatan elektrifikasi maupun pemanfaatan biodiesel merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan energi nasional sekaligus mengurangi beban impor," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menata persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan serius bagi keselamatan transportasi nasional.

Menurutnya, praktik ODOL tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang setiap tahunnya membutuhkan anggaran puluhan triliun rupiah untuk perbaikan.

"Kendaraan ODOL membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan jalan yang sangat besar. Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan lebih dari Rp40 triliun untuk preservasi jalan yang rusak akibat kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan," ungkapnya.

Dalam hal ini AHY menekankan penanganan ODOL harus dilakukan secara bertahap, tegas, dan berkeadilan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga pelaku usaha.

Untuk itu pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pengembangan moda angkutan logistik yang lebih efisien, seperti optimalisasi jalur kereta api logistik dan peningkatan kapasitas logistik maritim agar ketergantungan terhadap angkutan jalan dapat dikurangi.

"Ketika kita mampu mengurangi kendaraan ODOL, kita bukan hanya menekan emisi karbon, melainkan juga mengurangi angka kecelakaan, menghemat biaya perbaikan jalan, sekaligus menciptakan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Semua ini pada akhirnya kembali kepada kepentingan masyarakat, agar biaya logistik turun, distribusi barang semakin lancar, dan harga kebutuhan masyarakat semakin terkendali," tutup AHY.