Pemerintah memutuskan memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya Pertalite. Rencananya, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas atau desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Langkah pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sistem milik Pertamina sudah baik. Sehingga, pembatasan segera bisa dilakukan. Selain itu, selama ini pemerintah menilai bahwa BBM subsidi belum tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya mengatakan rencana pembatasan ini akan dilakukan secara bertahap. Namun pelaksanaannya tidak dalam waktu dekat ini.
"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalilte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.
Bahlil menambahkan bahwa langkah pembatasan pembelian BBM subsidi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Dia menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tidak seharusnya menikmati subsidi pemerintah. Namun selama ini, masih ada orang kaya yang menikmati BBM subsidi.
"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Saat ditanya soal skema pembatasannya seperti apa, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan mempelajari skemanya. Namun, dia menegaskan BBM subsidi di sektor migas harus tetap sasaran.
"Jadi gini Mas, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," sambungnya.
(hrp/fdl)









































