Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bicara soal harga minyak dunia di tengah ketegangan geopolitik. Bahlil mengibaratkan pergerakan harga minyak dunia saat ini seperti penyakit malaria.
Ia mengatakan harga minyak dapat naik dan turun dengan cepat sesuai dengan perkembangan geopolitik global, termasuk kondisi di Selat Hormuz.
"Harga daripada minyak dunia, saya umpamakan seperti orang sakit malaria. Pagi bisa turun, malam bisa naik. Tiga hari bisa turun, tujuh hari bisa naik. Tergantung daripada kesepakatan dan isu yang dibangun antara Selat Hormuz dikuasai oleh siapa dan sudah ditutup atau sudah dibuka," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menyampaikan tak ada seorangpun tahu terkait pergerakan harga minyak dunia dan kapan berakhirnya ketegangan geopolitik ini.
Dengan kondisi tersebut, Bahlil menilai hampir seluruh pemimpin dunia mulai memprioritaskan program yang dapat melindungi kepentingan masing-masing negara, tanpa menggantungkan impor energi.
"Bayangkan kalau hampir semua dunia menggantungkan hidupnya di sektor energi gara-gara Selat Hormuz, dimana letak kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa termasuk Indonesia," ujarnya.
Atas kondisi itu, Presiden Prabowo Subianto kata Bahlil meminta pemerintah mencari terobosan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pergerakan harga energi global.
Bahlil menyampaikan kini pemerintah menempatkan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi. Terlebih, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, namun pemanfaatannya masih berada di 10-13%.
Untuk mempercepat proyek panas bumi, pemerintah mengevaluasi regulasi yang masih menjadi hambatan. Sejumlah tahapan aturan telah dipangkas, tetapi masih terdapat kendala yang perlu dibenahi.
"Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," ujarnya.
(hrp/fdl)









































