Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite untuk masyarakat kelompok desil 9-10.
Pada tahap awal, pemerintah tidak akan langsung membatasi pembelian Pertalite untuk seluruh kelompok tersebut. Purbaya mengatakan pembatasan akan lebih dulu diterapkan kepada masyarakat yang masuk desil 10.
Purbaya mengatakan pelaksanaan pembatasan pembelian Pertalite tersebut akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, ia sempat mengatakan kebijakan ini akan diterapkan sebelum pergantian tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Purbaya mengatakan pembatasan pembelian Pertalite ini berpotensi menghemat anggaran pemerintah untuk subsidi BBM.
"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau nggak salah," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk masyarakat desil 9 dan 10 masih dalam kajian.
Bahlil mengatakan selama kajian belum menghasilkan keputusan, mekanisme pembelian Pertalite masih berjalan seperti biasa.
Saat ini, kendaraan bus dan truk masih mendapatkan kuota pembelian BBM hingga 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa mendapatkan kuota 50 liter per hari.
"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menjelaskan pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9-10 dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Menurut Bahlil, masyarakat yang masuk kelompok desil 9-10 tergolong mampu sehingga tidak seharusnya mendapatkan BBM subsidi.
"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya,yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.
Tonton juga video "Mensos Respons Keluhan Warga soal Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi"
(hrp/fdl)









































