.webp)
Akademisi sekaligus Peneliti Senior Transisi Bersih, Aimatul Yumna menyoroti klaim penghematan devisa dari penerapan program mandatori biodiesel. Menurutnya, perhitungan manfaat biodiesel tidak bisa hanya dihitung dari berkurangnya impor solar.
Yumna mengatakan, penggunaan biodiesel memang telah menekan impor solar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, nilai penghematan dari berkurangnya impor solar disebut mencapai Rp 153 triliun.
"Jadi memang ada penghematan impor solar dalam beberapa waktu dari tahun 2015-2024. Penghematannya cukup signifikan, misalnya pada tahun 2024 dapat kita menghemat sebesar Rp 153 triliun, itu luar biasa penghematannya," kata Yumna dalam acara Peluncuran Kajian Bersama "Menakar Ambisi dan Realitas: Masa Depan Biofuel Indonesia dalam Kerangka Transisi Energi yang Berkeadilan" di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurutnya terdapat biaya lain yang perlu diperhitungkan, yakni potensi devisa yang hilang karena minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) digunakan di dalam negeri dan tidak diekspor. Selain itu, terdapat subsidi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan program biodiesel.
Ia menjelaskan, opportunity cost muncul karena CPO yang digunakan untuk kebutuhan biodiesel domestik sebenarnya memiliki potensi untuk diekspor dan menghasilkan devisa. Berdasarkan perhitungannya, pada 2024 potensi devisa dari ekspor CPO yang hilang mencapai Rp 197,8 triliun.
Pada saat yang sama, menurut Yumna, subsidi yang dikeluarkan mencapai Rp 28,8 triliun. Jika kedua komponen tersebut diperhitungkan bersama penghematan impor solar, ia menyebut terdapat kerugian bersih sebesar Rp 73,5 triliun pada 2024.
"Jadi artinya ini akan menghasilkan kerugian bersih buat negara, kalau kita lihat sebesar Rp 73,5 triliun," katanya.
Yumna mengatakan nilai tersebut semakin besar apabila dihitung secara kumulatif. Berdasarkan perhitungannya, akumulasi kerugian selama periode 2014-2024 mencapai Rp 409,6 triliun.
"Nah ini kalau kita akumulasikan, dari tahun 2014 sampai 2024, akumulasinya mencapai Rp 409,6 triliun," ungkapnya.
Menurut Yumna, besarnya nilai tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan biodiesel. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menggunakan narasi penghematan devisa tanpa memperhitungkan potensi penerimaan ekspor yang hilang serta subsidi yang dikeluarkan.
