Pengusaha Ungkap Tantangan Pemerintah Geber PLTS

Pengusaha menyambut baik langkah pemerintah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, pengusaha juga mengungkap sejumlah tantangannya.

Sebagaimana diketahui, Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Himpunan Kawasan Industri Indonesia menilai besarnya target tersebut perlu diikuti kesiapan jaringan, penyimpanan energi, dan sisi permintaan agar tambahan energi bersih dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif.

Ketua Umum HKI Ma'ruf Maulana mengatakan, tantangan berikutnya bukan semata mengejar kapasitas terpasang, tetapi memastikan energi yang dihasilkan dapat sampai kepada pengguna dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

"Target 100 GWp merupakan langkah besar yang perlu kita dukung bersama. Dari perspektif industri, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa gigawatt yang berhasil dipasang, tetapi berapa besar energi yang benar-benar dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, pembangkit, grid, storage, dan demand perlu tumbuh sebagai satu sistem," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Ma'ruf, hal tersebut penting karena produksi energi surya berfluktuasi mengikuti waktu dan kondisi cuaca. Ketika kapasitas PLTS tumbuh dalam skala besar, sistem kelistrikan membutuhkan fleksibilitas melalui penguatan transmisi dan distribusi, Battery Energy Storage System (BESS), digitalisasi jaringan, serta pengelolaan beban.

"Pembangkit, grid, storage, dan demand mempunyai kecepatan pembangunan yang berbeda, padahal pada akhirnya semuanya harus bertemu. Kalau salah satunya bergerak jauh lebih lambat, akan muncul bottleneck. Tantangannya adalah bagaimana empat elemen tersebut direncanakan secara paralel sejak awal," ujarnya.

HKI menilai kawasan industri dapat memainkan peran strategis sebagai sisi permintaan atau demand side. Kawasan industri menghimpun kebutuhan listrik dalam jumlah besar pada wilayah yang terkonsentrasi sehingga profil beban,
rencana ekspansi, dan kebutuhan energi bersih relatif lebih mudah dipetakan dan
diagregasikan.

Hal ini semakin relevan karena perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok
global menghadapi tuntutan pengurangan emisi dan penggunaan energi terbarukan. Ketersediaan energi bersih mulai menjadi bagian dari daya saing dan pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi investasi.

"Pertanyaan investor semakin jelas. Energinya harus reliable, competitive, and verifiably clean. Harus andal, biayanya
kompetitif, dan sumber energi bersihnya dapat diverifikasi. Kalau Indonesia mampu
menyediakan ketiganya, energi terbarukan dapat menjadi keunggulan untuk menarik
investasi industri," kata Ma'ruf.

Menurut HKI, peta pengembangan energi terbarukan karena itu perlu semakin
terintegrasi dengan peta pertumbuhan industri. Lokasi pusat pertumbuhan
industri, proyeksi kebutuhan listrik, kesiapan jaringan, serta kebutuhan energi
bersih dapat menjadi bagian dari perencanaan bersama pemerintah, PLN, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha.

Arah tersebut telah mulai dibangun melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) 2025-2034. PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi
sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan tambahan sistem penyimpanan energi
sebesar 10,3 GW, terdiri atas 6 GW pumped storage dan 4,3 GW BESS.

Menurut Ma'ruf, tantangannya adalah memastikan kecepatan pembangunan infrastruktur tersebut terus diselaraskan dengan percepatan PLTS menuju 100
GWp dan pertumbuhan pusat-pusat permintaan.

"Ini bukan hanya persoalan
menambah pasokan. Setiap peningkatan pasokan perlu bertemu dengan jaringan
dan permintaan yang tumbuh pada kecepatan yang sebanding. Di sinilah kebijakan energi dan kebijakan industri perlu semakin terhubung," katanya.