Media kenamaan China, South China Morning Post (SCMP) menyoroti rencana Pemerintah Indonesia moratorium smelter nikel baru. Rencana tersebut dinilai akan membuat investor China menghadapi gangguan besar.
Moratorium dipertimbangkan untuk mengatasi kelebihan pasokan nikel global sekaligus melindungi industri dalam negeri. Indonesia tengah mempertimbangkan penghentian pembangunan smelter yang menghasilkan produk nikel setengah jadi.
Dilansir dari SCMP, Sabtu (10/10/2026), hal ini dilakukan di tengah kelebihan pasokan global yang telah menekan harga komoditas. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Produk setengah jadi seperti nickel pig iron (NPI) dan nickel matte menyumbang sekitar 50-60% dari total produksi nikel Indonesia. Pembatasan yang diusulkan tersebut merupakan bagian dari upaya Bahlil memperkuat struktur industri nasional.
Sebagai informasi, NPI terutama digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja tahan karat (stainless steel), sedangkan nickel matte digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik.
Berdasarkan perkiraan Centre for Advanced Defense Studies yang berbasis di Amerika Serikat (AS), investasi China menyumbang sekitar 75% dari industri pemurnian nikel Indonesia.
"Investor China kemungkinan akan terdampak secara signifikan karena perusahaan dan modal China memainkan peran besar dalam industri pertambangan dan peleburan nikel Indonesia," kata anggota dewan penasihat lembaga penelitian Asia Centre yang berbasis di Indonesia, Nukila Evanty.
Rencana Moratorium
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka opsi moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan berkaitan dengan kondisi risiko oversupply nikel di pasar global. Adapun Bahlil mengatakan bahwa mayoritas industri pengolahan nikel saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60%.
"Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan," ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil pun menyampaikan, saat ini kapasitas produksi dan cadangan nikel yang ada telah mencapai sekitar 2,5 juta. Kondisi tersebut dinilai telah menciptakan oversupply sehingga harga nikel mengalami tekanan.
"Dan industri-industri yang menghasilkan setengah jadi ini, kita lagi mengkaji kalau memang kita sudah terjadi oversupply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh," katanya.
(hns/hns)









































