.webp)
Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 gigawatt peak (GWp) hingga 2029. Proyek ini merupakan salah satu target ambisius pemerintah di bidang energi dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institut for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, berpendapat langkah peningkatan kapasitas produksi listrik nasional ini penting untuk mendorong peralihan ketergantungan Indonesia dengan energi fosil yang kini mengalami kenaikan harga imbas konflik di Timur Tengah.
"Elektrifikasi perlu terjadi, kenapa? Elektrifikasi itu meningkatkan efisiensi, efisiensi meningkat artinya produktivitas naik dan itu membuat segala sesuatu jadi lebih punya nilai lebih besar ya untuk input energi," kata Deon dalam Media Briefing yang digelar IERS, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deon menyebut elektrifikasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas listrik terpasang, namun juga kepada peningkatan konsumsi listrik melalui peralihan sumber energi di berbagai sektor. Di mana pertumbuhan permintaan listrik nasional diproyeksikan melonjak hampir dua kali lipat pada 2035.
"Proyeksi di laporan kami menyebutkan bahwa pertumbuhan permintaan listrik itu bisa sampai hampir dua kalinya di 2035. Dari angka di 2025 itu 440 Terawatt-hour naik menjadi sekitar 855 Terawatt-hour," paparnya.
Menurut Deon lonjakan permintaan listrik hingga 190 Terawatt-hour berkat proyek elektrifikasi ini bersumber dari berbagai sektor mulai dari ekspor listrik, pusat data (data center), hingga elektrifikasi transportasi, industri, dan rumah tangga.
"Jadi ini adalah memang kebutuhan sebenarnya kalau memang kita mau target permintaan adalah salah satu strateginya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah industrialisasi, elektrifikasi, dan sebagainya, ya harus didukung dengan ketersediaan pemenuhan permintaan listrik yang cukup tinggi juga," jelas Deon.
Dalam kesempatan yang sama Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI), Imaduddin Abdullah, menjelaskan bahwa kontribusi dari proses elektrifikasi ini akan sangat signifikan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab implementasi dari proses elektrifikasi tersebut diproyeksikan dapat memberi kontribusi hingga US$ 160 miliar atau setara Rp 2.867,68 triliun (asumsi kurs Rp 19.923/dolar AS) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Indonesia dalam kurun 10 tahun (2025-2035).
"Dampak dari least cost electrification ini memberikan dampak kontribusi sekitar US$ 160 miliar terhadap PDB Indonesia selama 10 tahun ke depan dari 2025 sampai 2035," ujar Imaduddin.
"Ini kalau misalnya kita buat sebenarnya itu kontribusinya 8% - 10% terhadap PDB untuk mendorong target pertumbuhan 8% gitu ya. Jadi selalu kalau kita bertanya bahwa 8% pertumbuhan ekonomi ke depan gimana cara mencapainya? Ini jawabannya, salah satunya disumbang melalui elektrifikasi," jelasnya lagi.
Selain memberikan dorongan yang sangat besar terhadap pertumbuhan PDB nasional, menurutnya elektrifikasi juga membawa angin segar untuk fiskal negara khususnya dalam mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Imaduddin menyoroti kondisi beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN saat yang membengkak dalam beberapa tahun terakhir akibat lonjakan harga minyak global. Menurutnya, percepatan elektrifikasi menjadi kunci utama untuk menyehatkan ruang fiskal negara.
"22% kebutuhan demand minyak ini akan berkurang di tahun 2035 kalau kita menggunakan tadi ya skenario dari elektrifikasi," kata Imaduddin.
(igo/fdl)
