Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 gigawatt peak (GWp) hingga 2029 mendatang. Ambisi besar ini memunculkan pertanyaan apakah target tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institut for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan target pembangunan PLTS hingga 100 GWp itu dapat tercapai atau tidak sangat tergantung pada bagaimana pemerintah menjalankan proyek tersebut.
"PLTS 100 GWp itu masuk akal atau tidak? Yang bikin masuk akal atau tidak itu adalah eksekusi dari kebijakannya," kata Deon dalam Media Briefing yang digelar IESR, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hal ini, Deon menegaskan untuk mempercepat pemasangan PLTS hingga kapasitas setinggi itu dalam dua tahun (dari 2027-2029), pemerintah harus mendorong penurunan rata-rata harga pemasangan PLTS secara nasional yang tercermin dari harga listrik hasil pembangkit tersebut.
Di mana saat ini menurutnya harga listrik yang dihasilkan PLTS di Indonesia rata-rata masih dari kisaran US$ 5-10 sen per kWh. Sementara di negara tetangga seperti Vietnam atau negara lain sudah di kisaran US$ 3,5-5 sen per kWh.
"Kalau memang mau 100 gigawatt secepat-cepatnya di 2029, maka 2027 harga PLTS yang tadinya 5-10 sen itu perlu ditekan dengan cepat jadi 3,5 sampai 5 sen tadi. Itu harus bersegera terjadi," jelasnya.
Menurutnya upaya penurunan harga pemasangan atau pembangunan PLTS ini dapat dilakukan dengan melalui beberapa skema seperti pemberian relaksasi impor untuk komponen pembangkit dari luar negeri hingga intervensi pemerintah dalam penyediaan lahan pembangkit.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Adrian Lembong mengatakan pembangunan PLTS hingga 100 GWp sangat memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia.
Dalam hal ini ia menjelaskan standar kebutuhan ruang untuk pembangunan PLTS sekitar 1 hektare untuk kapasitas terpasang 1 megawatt. Maka untuk target target 100 GWp memerlukan lahan sekitar 100.000 hektare yang menurut Adrian mudah untuk didapatkan.
"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.
Namun yang menjadi perhatiannya saat ini bukan hanya masalah apakah PLTS itu dapat dipasang atau tidak, namun lebih kepada ke mana listrik itu akan dialirkan. Dalam hal ini ketersediaan atau pemerataan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik penting untuk dimiliki.
Selain itu yang tak kalah penting adalah nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan. Sebab jika harga listrik PLTS tidak bersaing alias cukup mahal, maka besar kemungkinan sumber energi ini tidak akan banyak digunakan yang pada akhirnya bisa menghambat proses pembangunan PLTS itu sendiri.
"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian.
(igo/fdl)









































