Ekspor Sumber Daya Alam RI Dilarang Lewat Negara Perantara

Ekspor Sumber Daya Alam RI Dilarang Lewat Negara Perantara

Heri Purnomo - detikFinance
Senin, 02 Nov 2026 14:05 WIB
Foto udara kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/7/2026). Kementerian ESDM  menyatakan devisa ekspor batu bara selama semester I 2026  telah mencapai 14 miliar-15 miliar dollar AS atau mencapai Rp250 triliun hingga Rp268 triliun sedangkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM sudah mencapai Rp85,58 triliun atau 62,84persen dari target PNBP tahun 2026 sebesar Rp136,18 triliun, capaian tersebut menunjukkan sektor pertambangan masih mampu menopang perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/sgd
Ilustrasi.Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta setop ekspor sumber daya alam (SDA) melalui negara perantara. Ia meminta ekspor langsung ke negara tujuan.

"Saya enggak mau. Enggak boleh lagi sumber daya alam kita dari sektor ESDM, kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung China.Tidak boleh dari Jakarta mampir negara yang itu," ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).

Menurut Bahlil praktik pengiriman SDA yang selama ini dilakukan melalui negara perantara membuat negara tersebut memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan Indonesia, termasuk penerimaan pajak dan pencatatan neraca perdagangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya setempel, baru dia bilang, ini ekspor by negara dia, dari mana barang kamu. Langsung saja. Langsung saja. Sudah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya enggak bisa diolah-olah oleh mereka ini, enggak bisa," terang Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

ADVERTISEMENT

Bahlil juga meminta eskpor Liquefied Natural Gas (LNG) ke negara lain harus langsung ke negara tujuan. Misalnya akan kirim ke Jepang ya langsung saja ke Jepang tanpa ke negara transit.

"Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas, kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang, atau ke Korea, langsung saja," kata Bahlil.

"Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan, baru ada bencana sedikit saja, sudah gopoh-gopoh kayak orang apa saja. Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung, langsung tidak boleh lewat negara-negara perantara," sambungnya.

Bahlil menegaskan, Indonesia merupakan negara berdaulat yang tidak bisa diatur-atur oleh pihak manapun. Meski begitu, Bahlil tidak menyebutkan negara mana yang dia maksud.

"Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun, enggak boleh. Ini pasti teman-teman media habis ini tanya saya, Pak, negara mana itu? Saya sudah lihat muka-muka kalian, ini wartawan di depan saya. Kalau ditanya, negara mana, yang kamu tahu dalam hati kalian sudah. Jadi, Bapak-Ibu semua, saya pikir itu, karena kedaulatan negara kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.Itu harga mati," pungkasnya.

(hrp/hns)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads