.webp)
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengaku masih ada pengelola SPBU Pertamina yang memungut biaya kepada pengguna toilet. Simon menegaskan toilet di SPBU Pertamina itu gratis.
"Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina kan gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu," katanya dalam RDP dengan Komisi VI, Kamis (12/11/2026).
Atas adanya temuan itu, ia menegaskan bakal menindak pengelola SPBU yang masih memungut bayaran kepada pengunjung yang menggunakan toilet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega (Dirut Pertamina Patra Niaga) untuk tindak tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan," tegasnya.
Sebagai informasi, kebijakan toilet SPBU Pertamina gratis itu terjadi pada masa Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Di mana waktu itu, Erick mendapati toilet berbayar pada SPBU Pertamina.
Buntut dari temuan tersebut, Erick Thohir menerbitkan Surat Edaran SE-16/MBUT11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN.
Dalam aturan ini Erick Thohir meminta semua fasilitas umum yang dikelola BUMN harus bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Surat edaran terbaru ini diteken Erick tanggal 24 November 2021, dua hari setelah dia menemukan toilet berbayar tersebut.
"Pemberian layanan oleh BUMN yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani bagi masyarakat yang menggunakannya. Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna," bunyi Surat Edaran yang diteken Erick Thohir, dikutip Jumat (26/11/2021).
Dalam surat edaran tersebut Erick juga meminta fasilitas umum dan fasilitas sosial BUMN harus memadai dan terawat dengan baik agar menjadi bagian dari standar kualitas layanan yang dilakukan BUMN.
"Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini," tulis Surat Edaran tersebut.
(hrp/hns)
