Indika Energy Buka Suara soal Sengketa Lahan Tambang Emas Masmindo

Indika Energy Buka Suara soal Sengketa Lahan Tambang Emas Masmindo

Andi Hidayat - detikFinance
Selasa, 17 Nov 2026 11:36 WIB
This photo taken on Oct 4, 2015 show heavy earth moving equipment working at a jade mine in Hpakant, Myanmars Kachin State. (Photo: AFP/  Ye Aung Thu) Read more at http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/5-dead-after-myanmar-police-clash-with-jade-scavengers-9327520
Ilustrasi/Foto: AFP/YeAung Thu
Jakarta -

PT Indika Energy Tbk (INDY) angkat bicara terkait sengketa lahan seluas 309 hektare (ha) di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sengketa ini melibatkan PT Masmindo Dwi Area (MDA), anak usaha INDY yang mengelola tambang emas Awak Mas.

Corporate Secretary INDY, Adi Pramono, menilai sengketa lahan bukan terkait pembebasan dan pembayaran kompensasi kepada masyarakat adat Rante Balla. Pasalnya, MDA diklaim telah membayarkan kompensasi kepada warga setempat dan tercatat dalam dokumen yang telah diverifikasi pemerintah setempat.

"Pihak pengklaim kemudian mengklaim sebagai pemilik atas area yang diklaim dengan dasar surat keterangan tahan versi adat. Dengan demikian, pokok permasalahannya bukan MDA tidak membayar kompensasi, melainkan klaim kepemilikan pihak pengklaim atas area yang diklaim," ungkap Adi dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (17/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi mengakui telah menerima informasi terkait laporan polisi dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Namun hingga saat ini, MDA belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, hingga pemberitahuan resmi dari Polda Sulsel.

ADVERTISEMENT

Ia menjelaskan, proyek MDA membutuhkan total lahan seluas 1.570 hektare, termasuk 309 hektare yang kini menjadi objek sengketa. Sementara itu, hingga 30 September 2026, progres pembangunan proyek tambang emas Awak Mas telah mencapai 72,84%.

"Proyek saat ini berada pada tahap konstruksi akhir dan belum berproduksi secara komersial. Tahap selanjutnya adalah masa uji coba pada Desember 2026 dan commissioning dengan target produksi emas pertama pada semester I-2027," jelasnya.

Adi menambahkan, INDY tidak memiliki kewajiban pembayaran tambahan kepada pihak yang mengklaim lahan tersebut. Nilai kompensasi atas seluruh area yang diklaim kurang dari 1% dari aset konsolidasian perseroan hingga 30 September 2026.

"Sejalan dengan kesimpulan rapat Komisi III DPR RI tanggal 11 November 2026, seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal. Sampai dengan tanggal surat ini, permasalahan lahan tidak mengubah target jadwal proyek kegiatan usaha MDA, serta tidak menimbulkan perubahan material atas kebutuhan pendanaan proyek," pungkasnya.

Sebagai informasi, sengketa lahan ini masuk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Selasa (29/9/2026). Aliansi Adat Rante Balla yang dihadirkan dalam rapat saat itu menuntut PT Masmindo Dwi Area mengembalikan lahan milik warga.

Ketua Aliansi Adat Rante Balla, Yakobus Dundung mengungkapkan pokok permasalahan ini terkait penjualan lahan seluas 286,5 hektare kepada pihak PT Masmindo tanpa persetujuan ahli waris yang sah. Mereka mengaku telah menempuh berbagai jalur di tingkat kabupaten namun belum mendapatkan respons konkret.

"Tuntutan kami dari awal adalah agar lahan seluas 286,5 hektare yang dijual ke PT Masmindo dikembalikan kepada pemilik waris yang sah," kata Yakobus saat rapat dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa (29/9).

"Jika ini tidak terlaksana, kami mohon segala kegiatan apapun yang ada di Rante Balla dihentikan untuk sementara waktu sampai proses ini selesai," pinta Ketua Adat.

(ahi/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads