×
Ad

Pemerintah Jamin Tak Bakal Ada Tambang di TN Ujung Kulon

Heri Purnomo - detikFinance
Kamis, 19 Nov 2026 06:30 WIB
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin tidak akan ada aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Hal ini sekaligus mengklarifikasi terkait penetapan wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam ke Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Adapun penetapannya dilakukan melalui Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dan telah ditandatangani oleh Menteri EDSM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy mengatakan, TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada Tahun 1991, di mana pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, Wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi kemarin, Selasa (17/11/2026).

Senada, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik di wilayah perairan TNUK maupun wilayah TNUK itu sendiri. Dalam penetapan WUP pun, TNUK dikecualikan sebagai wilayah pertambangan.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).

Anggia mengatakan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Adapun untuk wilayah bisa ditambang itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Penetapan WUP saja belum cukup untuk menjadi dasar kegiatan penambangan. Untuk itu, suatu wilayah harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan.

Setelah memperoleh WIUP, badan usaha masih harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Anggia menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.

Asal Muasal Penetapan WUP

Anggia mengatakan, penetapan WUP di perairan laut di sekitar TNUK oleh Menteri ESDM pada Februari itu bukan hal baru. Ia mengatakan penetapan itu telah berproses sejak 2013. Di mana, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Dengan begitu kata Anggia, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.




(hrp/fdl)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork