Senin, 02 Sep 2019 10:53 WIB
Perluas Transaksi Dompet Digital di Pasar, DANA Gandeng BUMDes
Foto: shutterstock
Jakarta - Pembayaran melalui dompet digital DANA mulai diterima para pedagang pasar tradisional. Hal itu tak lepas dari edukasi literasi keuangan digital yang digencarkan DANA. PR Manager DANA, Restituta Ajeng Arjanti, mengatakan tak hanya ke kalangan milenial, edukasi tersebut juga dilakukan kepada para pelaku usaha di pasar-pasar tradisional.
"Kita kerja sama dengan Bumdes (di bawah naungan) Kementerian Desa. Sekarang ini sih sudah ada dua pasar tradisional, Pasar Jambon dan Balerante di Yogyakarta," jelas Ajeng, sapaan Restituta Ajeng Arjanti di Yogyakarta, Sabtu (31/8/2019).
Di dua pasar tersebut sejumlah pedagang dari berbagai usia sudah bisa melayani pembayaran nontunai dan nonkartu dengan menggunakan dompet digital DANA. Hal ini menjadi bukti bahwa pembayaran nontunai pun bisa diterima pedagang pasar.
"Waktu pertama kali kami sosialisasi di Balerante itu senang banget. Bahwa pembayaran digital itu diterima oleh pedagang di pasar tradisional. Jadi mereka memang belajar, kami ajarkan mulai dari cara menggunakan smartphone," tuturnya.
Ajeng menyadari pemanfaatan pembayaran nontunai dan nonkartu oleh pedagang pasar tradisional tak mudah diterima. Lantaran banyak dari pedagang yang sudah berusia lanjut dan jarang menggunakan smartphone dalam kesehariannya.
Namun bukan berarti para pedagang pasar tradisional tak bisa memanfaatkan pembayaran nontunai dan nonkartu. Terbukti setelah dilakukan pendampingan, para pedagang di Pasar Jambon dan Balerante juga bisa menggunakan DANA.
"Bahkan mbok-mbok di pasar saja bisa belajar menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka, apalagi yang anak-anak muda. Jika kolaborasi dilakukan bersama oleh banyak pihak, keuangan inklusi itu bisa cepat diterima," ujarnya.
Sementara Ajeng mencatat hingga akhir Juni 2019 sudah ada lebih dari 20 juta pengguna DANA dengan rata-rata 1,5 juta transaksi setiap harinya. Kemudian ada 15 ribu merchant tersebar di seluruh Indonesia yang telah berkolaborasi dengan DANA.
Sebagai penyedia dompet digital, tutur Ajeng, DANA menjamin keamanan uang yang tersimpan di aplikasi DANA. Perusahaan rintisan ini memberikan jaminan proteksi 100% bagi setiap pengguna dompet digitalnya melalui program DANA PROTECTION.
Simak Video "Kemendagri Sebut Biaya Pilkada Langsung Mahal: Di 2018 Habiskan Rp 18 T"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/mpr)
"Kita kerja sama dengan Bumdes (di bawah naungan) Kementerian Desa. Sekarang ini sih sudah ada dua pasar tradisional, Pasar Jambon dan Balerante di Yogyakarta," jelas Ajeng, sapaan Restituta Ajeng Arjanti di Yogyakarta, Sabtu (31/8/2019).
Di dua pasar tersebut sejumlah pedagang dari berbagai usia sudah bisa melayani pembayaran nontunai dan nonkartu dengan menggunakan dompet digital DANA. Hal ini menjadi bukti bahwa pembayaran nontunai pun bisa diterima pedagang pasar.
Ajeng menyadari pemanfaatan pembayaran nontunai dan nonkartu oleh pedagang pasar tradisional tak mudah diterima. Lantaran banyak dari pedagang yang sudah berusia lanjut dan jarang menggunakan smartphone dalam kesehariannya.
Namun bukan berarti para pedagang pasar tradisional tak bisa memanfaatkan pembayaran nontunai dan nonkartu. Terbukti setelah dilakukan pendampingan, para pedagang di Pasar Jambon dan Balerante juga bisa menggunakan DANA.
"Bahkan mbok-mbok di pasar saja bisa belajar menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka, apalagi yang anak-anak muda. Jika kolaborasi dilakukan bersama oleh banyak pihak, keuangan inklusi itu bisa cepat diterima," ujarnya.
Sementara Ajeng mencatat hingga akhir Juni 2019 sudah ada lebih dari 20 juta pengguna DANA dengan rata-rata 1,5 juta transaksi setiap harinya. Kemudian ada 15 ribu merchant tersebar di seluruh Indonesia yang telah berkolaborasi dengan DANA.
Sebagai penyedia dompet digital, tutur Ajeng, DANA menjamin keamanan uang yang tersimpan di aplikasi DANA. Perusahaan rintisan ini memberikan jaminan proteksi 100% bagi setiap pengguna dompet digitalnya melalui program DANA PROTECTION.
Simak Video "Kemendagri Sebut Biaya Pilkada Langsung Mahal: Di 2018 Habiskan Rp 18 T"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/mpr)
