Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 05 Sep 2019 07:28 WIB

OJK Mau Ada Undang-undang Fintech Buat Sikat Pinjol Abal-abal

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Halaman 1 dari 5
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) butuh regulasi yang lebih kuat untuk menjaga tata kelola para pemain tekfin dalam negeri atau yang dikenal dengan istilah fintech (financial technology). Sebuah produk hukum berupa Undang-undang (UU) didorong untuk dibuat agar fintech yang terus berkembang layanannya bisa jelas aturan mainnya.

Perkembangan fintech di Indonesia sedemikian pesatnya, khususnya di bidang pembayaran serta pinjaman atau peer to peer lending (P2P lending). Data Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan total pinjaman yang disalurkan oleh Fintech per Mei 2019 mencapai Rp 33,2 triliun, sementara untuk pembayaran transaksinya mencapai Rp 47,1 di 2018.

Dari data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan pembiayaan perekonomian dalam negeri melalui fintech tumbuh 274% secara year on year (yoy) per Juni 2019. Meskipun pembiayaan melalui fintech yang terkecil di antara sumber pembiayaan lainnya, namun pertumbuhannya tercatat meningkat pesat dibanding sumber pembiayaaan lain, termasuk perbankan atau kredit bank umum yang hanya tumbuh 10,05% (yoy).

Di satu sisi, menjamurnya fintech menjadi ancaman bagi masyarakat yang minim literasi keuangan. Sayangnya, jumlah masyarakat Indonesia yang minim literasi keuangan juga masih cukup tinggi.

Perlukah UU hadir untuk mengatasi ancaman tersebut? Baca informasi selengkapnya di sini:


(eds/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com