.webp)
Pemerintah Indonesia bersama asosiasi, dan pelaku usaha keuangan digital (fintech) terus berupaya mendorong edukasi fintech untuk masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan perekonomian nasional.
Kali ini, untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), bersinergi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 dan sukses mengedukasi lebih dari 1,5 juta masyarakat.
BFN 2022 diawali dengan gelaran 4th Indonesia Fintech Summit (IFS), di mana forum ini adalah pertemuan para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku fintech lokal dan mancanegara. Berlangsung selama satu bulan, program ini telah mempertemukan para penggiat fintech dari berbagai negara di luar Indonesia melalui serangkaian webinar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengusung tema 'Moving Forward Together: The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability', 4th IFS dan BFN 2022 pun menjadi kelanjutan dari rangkaian program edukasi dan diskusi tahunan, yang kali ini berfokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate mengungkapkan, "Penurunan aliran pendanaan start-up digital di wilayah Asia mencapai 60% year-on-year dan 33% quarter-to-quarter pada triwulan ke-III tahun 2022. Meski demikian, nilai transaksi sektor fintech Indonesia, dengan Compounded Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 39%, tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Performa unggul ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Kamis (15/12/2022).
Hal ini disampaikannya dalam penutupan 4th IFS dan BFN 2022 yang digelar di Yogyakarta pada Senin (12/12) lalu.
"Fintech is here to stay with a bright future, terlepas dari tech winter. Dengan CAGR sebesar 15% tahun 2022 hingga 2027 prognosisnya, nilai transaksi sektor fintech global diperkirakan mencapai USD 28 triliun pada 2027. Kondisi optimistik ini turut dialami atau diproyeksikan oleh sektor fintech Indonesia. Nilai transaksi kotor/gross transaction value sektor digital payment berada di kisaran USD 266 miliar dan diproyeksikan akan mencapai sekitar USD 431 miliar pada 2025 dengan CAGR 17%," imbuhnya.
Johnny mengatakan untuk merealisasikan potensi yang ada, pelaku sektor fintech perlu berinovasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pelaku sektor fintech juga perlu berkolaborasi.
"Dalam merealisasikan potensi tersebut, pelaku sektor fintech perlu terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multipihak, dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait demi memastikan terwujudkan ekonomi digital nasional yang aman, diadopsi oleh SDM yang cakap, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang tepat sasaran, eksponensial, serta berkelanjutan, menuju Indonesia terkoneksi, makin digital makin maju," kata Johnny.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengapresiasi regulator, asosiasi terkait, dan industri terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. BSPI 2025, menurutnya begitu cepat mendigitalkan ekonomi Indonesia.
Dalam Presidensi G20 2022, secara global juga mengakui transformasi digital Indonesia. Dalam perhelatan tersebut, juga terdapat kesepakatan cross border payment, sehingga diperkirakan enam tahun ke depan pembayaran antar negara akan semakin erat, cepat, murah dan aman.
Selain itu, telah disepakati desain konseptual untuk Central Bank Digital Currency (CDBC) untuk mendorong transaksi cross border serta inklusi keuangan yang mendukung UMKM, kaum muda dan perempuan.
"Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Let's digitalize Indonesia for better future," pungkas Perry.
Lebih lanjut, Perry menegaskan ada 5 (lima) langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, yaitu, Satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis servis yang akan terus diperluas, dan pengaturan data yang mencakup data publik, data kontraktual, dan data privat. Kemudian, Satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis klaster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non bank untuk berkompetisi secara global.
Selanjutnya, satu nusa melalui 3i yaitu interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi antara lain pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN. Lalu, Pembentukan market conduct dan pricing policy untuk persaingan industri sehat. Terakhir, dengan Digital rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank.
Saat ini BI juga tengah menjajaki teknologi yang digunakan untuk Rupiah Digital. Ke depan Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi wholesaler untuk Rupiah Digital ini.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyempurnakan kebijakan sistem keuangan digital.
"Pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan tersebut tentunya harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, OJK akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal," ucapnya.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan level playing field di sektor jasa keuangan dan meminimalisir regulatory arbitrage di sektor jasa keuangan serta dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengembangan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berdaya tahan. Kebijakan ini sesuai dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi G20 lalu, di mana telah disepakati transformasi digital merupakan salah satu agenda penting yang harus terus ditindaklanjuti implementasinya.
Dalam mendukung sektor keuangan digital, pada rangkaian BFN, OJK telah menyelenggarakan dua agenda Focus Group Discussion (FGD) bersama para profesional di bidangnya. Untuk tema yang diangkat, pertama Framework for Responsible Artificial Intelligence, di mana diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang menerapkan OECD AI Principles. Kedua, dengan tema Aggregator: A great way to boost financial Inclusion.
Turut hadir sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata yang menuturkan program ini dilakukan agar masyarakat familiar dengan berbagai isu di sektor fintech.
"Program Bulan Fintech Nasional berupaya mengarusutamakan berbagai isu di sektor fintech agar masyarakat semakin familiar dengan ragam fintech, manfaat, serta risikonya. Dari antusiasme masyarakat, kami melihat BFN menjadi katalisator dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain edukasi, program ini menawarkan 232 lowongan pekerjaan dari perusahaan fintech Indonesia. Kami percaya, peluang fintech kedepannya semakin tidak terbatas pemanfaatannya telah diaplikasikan di hampir setiap aktivitas konsumsi masyarakat. Kami berharap, BFN dapat hadir kembali dengan dampak yang semakin signifikan untuk masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI), Sunu Widyatmoko menyampaikan keterlibatan AFPI dalam BFN ini menjadi wujud nyata komitmen asosiasi dalam menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang relevan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan asosiasi fintech, seperti AFTECH.
Sebab di Presidensi G20 Indonesia secara spesifik telah mengakui peran fintech sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan ekonomi nasional melalui teknologi digital di fintech lending dapat menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat unbanked dan underserved.
"Wujud nyata keberadaan fintech lending bagi perekonomian nasional bisa dilihat dalam hal pembiayaan UMKM misalnya, fintech lending mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp476,89 triliun kepada 92,4 juta penerima pinjaman (borrower). Ini menjadi bukti kontribusi positif fintech lending dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Bersama penyelenggara kami siap berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk turut memperkecil kesenjangan (gap) kredit sektor UMKM," pungkasnya.
Sebagai informasi, rangkaian BFN tahun ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, di mana terdapat peningkatan partisipan sebesar 36% dibandingkan partisipan tahun lalu, dengan partisipan aktif meningkat dari tahun lalu menjadi 23.121 pendaftar melalui virtual platform www.fintechsummit.co.id. Peningkatan tersebut menjadikan seluruh peserta yang mencakup partisipasi dalam melihat, menyaksikan, dan mengikuti seluruh rangkaian BFN menjadi 1.5 juta peserta.
(ega/ega)
