Proses Izin Bursa Kripto Lama Dilaporkan ke Ombudsman, Bappebti Jelaskan Ini

Proses Izin Bursa Kripto Lama Dilaporkan ke Ombudsman, Bappebti Jelaskan Ini

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 21 Feb 2023 20:50 WIB
Ilustrasi Bitcoin
Ilustrasi bursa kripto/Foto: Dok. Shutterstock
Jakarta -

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dipanggil Ombudsman beberapa hari lalu lantaran dugaan mal administrasi izin usaha bursa kripto. Meski izin usaha bursa masih tanda tanya dan siapa yang akan memegangnya, Bappebti tetap yakin bursa akan diluncurkan Juni 2023.

"Target tetap Juni 2023, sesuai arahan Pak Menteri (Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan)," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya, kepada detikcom, Selasa (21/2/2023).

Berkaitan dengan mal administrasi izin usaha bursa berjangka kripto, Tirta menjelaskan sampai saat ini masalah tersebut masih dalam proses dalam hal ini DFX masih harus melengkapi syarat-syarat pengajuan izin usaha bursa kripto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih berproses dan melengkapi syarat-syaratnya," ujarnya.

Sebagai informasi, Ombudsman RI sempat memanggil Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atas dugaan mal administrasi izin usaha bursa berjangka aset kripto. Ombudsman mendapatkan laporan dari salah satu perusahaan yang mengajukan sebagai bursa kripto yakni PT Digital Future Exchange (DFX)

ADVERTISEMENT

Ombudsman saat itu tengah melakukan serangkaian pemeriksaan menyangkut dugaan mal adminstrasi dalam proses permohonan izin usaha bursa berjangka aset kripto. Instansi menerima laporan dari PT Digital Future Exchang (DFX) yang mengaku telah mengurus izinnya selama lebih dari 1 tahun, namun izin tersebut tak kunjung diterbitkan Bappebti.

Tercatat pelapor mengirim Surat aduan kepada Ombudsman terkait perolehan Izin Usaha Bursa Berjangka IUBB pada 19 Desember 2022 lantaran izinnya tak kunjung terbit. Tidak hanya itu, total biaya yang telah dikeluarkan oleh pelapor dalam rangka pengajuan Izin Usaha Bursa Berjangka mencapai Rp 19 miliar. Selain itu pelapor juga telah menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk membuktikan kondisi finansial perusahaan.

"Dari Oktober 2021 dan sekarang sudah Februari 2023. Jadi sudah 1 tahun 4 bulan. Untuk sebuah proses yang sebetulnya sudah ada regulasinya ini sangat lama sekali," ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudaman, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Target Bursa Kripto operasi Juni 2023 di halaman berikutnya. Langsung klik

Tonton juga Video: Proyeksi CEO Asix + Soal Stabilitas Kripto Tahun Depan

[Gambas:Video 20detik]



Sebelumnya lagi, Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menegaskan, pihaknya memang belum menerima perusahaan manapun untuk menjadi pemegang bursa kripto.

Didid mengakui bahwa sulit untuk membentuk bursa kripto karena tidak ada percontohan serupa baik di dalam maupun luar negeri. Jadi, selektivitas yang dilakukan Bappebti diklaim sebagai bentuk kehati-hatian dalam membentuk bursa kripto.

"Kehati-hatian ini memang mengakibatkan proses yang agak panjang, ini akan saya sampaikan kira-kira secara garis besar dengan advice-advice ke Ombudsman, bahwa ini bukan kami dengan sengaja itu enggak, memang kami belum bisa memutuskan iya atau tidak dengan itu," ujar Didid, dalam konferensi pers di Kantor Bappebti, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Didid pun mengatakan ke depan akan lebih aktif lagi dalam menyeleksi perusahaan untuk pembentukan bursa kripto. Ia menuturkan akan memberikan masukan dan pedoman kepada perusahaan yang daftar, sehingga bursa kripto tidak hanya terbentuk karena pemenuhan administrasi semata.

"Nah kami akan memberikan, kalau kemarin ini belum bisa udah, belum bisa sudah. Kalau sekarang ini belum bisa, ini loh yang diperbaiki bla bla bla sebaiknya begini. Jadi kami akan lebih aktif lagi untuk mendorong, para calon ini bisa memenuhi kriteria yang kami harapkan. Dari sisi administrasi sudah memenuhi, apakah akan anda puas jika bursa kripto didirikan hanya karena memenuhi dokumentasi administrasi," tutupnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mengatakan pihaknya berencana untuk meluncurkan bursa kripto pada bulan Juni 2023 mendatang. Hal ini karena perkembangan kripto di Indonesia bergerak sangat cepat.

"Karena ini sudah ada peraturan dan perbaikan-perbaikan, mudah-mudahan sebelum bulan Juni kita sudah punya bursa kripto," ucapnya dalam Opening Ceremony Bulan Literasi Kripto di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa Kamis, 2/2/2023.

Hingga saat ini, progres pembuatan bursa kripto masih tahap persiapan. Salah satunya dengan pencabutan moratorium.

"Kita lagi lihat nih mana yang mana yang kira-kira layak. Sebelum Juni ini nanti sudah akan ada bursanya. Saya akan launching bursa kripto itu sebelum Juni," harapnya.


Hide Ads