.webp)
Jakarta - Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih berjalan. Menteri ESDM, Ignasius Jonan, memastikan PT Freeport setuju divestasi saham 51%.
Foto Bisnis
Foto : Freeport Setuju Jual Saham 51%
Senin, 21 Agu 2017 14:25 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, memastikan PT Freepoort Indonesia sudah setuju divestasi saham 51%. Divestasi menjadi salah satu komponen negosiasi antara pemerintah dan Freeport. Puspa Perwitasari/Antara Foto.
Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih berjalan. (dok. Freeport Indonesia).
Negosiasi yang dijadwalkan berlangsung selama 8 bulan sejak 10 Februari sampai 10 Oktober 2017 sudah mendekati deadline, kurang dari 2 bulan lagi waktu yang tersisa. (dok. Freeport Indonesia).
Menurut Jonan pihak Freeport sudah setuju dengan permintaan pemerintah Indonesia terkait pembangunan smelter. (dok. Freeport Indonesia).
Komponen yang masih dibahas adalah tentang perpajakan, di mana menjadi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam waktu dekat, Menkeu Sri Mulyani akan bertemu dengan Freeport untuk membahas hal tersebut. (dok. Freeport Indonesia).
Suasana pemandangan Grasberg Mine milik PT. Freeport Indonesia PTFI dari ketinggian 4.285 meter diatas permukaan laut di Tembagapura, Mimika, Timika, Papua. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.
Ada 4 isu yang dibahas dalam perundingan antara pemerintah dengan PT Freepoort Indonesia yaitu pembangunan smelter, stabilitas investasi, kelanjutan operasi Freeport pasca 2021, dan divestasi saham.
Dalam persoalan kelanjutan operasi, Freeport setuju mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tapi Freeport hanya mau menerima IUPK apabila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi yang kekuatannya setara dengan KK. (dok. Freeport Indonesia).
Pemerintah tidak bisa membuat perjanjian semacam itu. Yang disiapkan pemerintah untuk menjamin stabilitas investasi adalah Peraturan Pemerintah (PP). Kekuatan PP tidak bisa dikatakan setara dengan KK. (Reuters)
