Melihat Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Pulau Terdepan RI

Pemerintah membangun dan memelihara jalan dan jembatan di pulau terdepan Indonesia yakni Pulau Yamdena, Pulau Selaru, dan Pulau Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.Foto: Pool/Dok. Kementerian PUPR

Pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Larat, Yamdema dan Selaru akan terus kami kerjakan secara bertahap. Tahun 2018 dari 226 Km jalan, sepanjang 179 Km atau 79% kondisinya mantap,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Rabu (16/1/2019). Foto: Pool/Dok. Kementerian PUPR

Pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR, bukan hanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing nasional, namun juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi daerah. Foto: Dok. Pool/Kementerian PUPR

Untuk mencapai peningkatan kondisi jalan nasional di Pulau Larat, Yamdema dan Selaru, dalam periode tahun 2016-2018 total anggaran yang dibelanjakan Kementerian PUPR sebesar Rp 417,35 miliar berupa penanganan jalan nasional mulai dari penanganan jalan long segmen, pembangunan jalan, preservasi rekonstruksi dan preservasi rehabilitasi jalan.Foto: Dok. Pool/Kementerian PUPR

Pada tahun 2019, akan dilaksanakan penanganan jalan nasional dengan anggaran sebesar Rp 110,65 miliar yang terbagi menjadi pelaksanaan preservasi rekonstruksi jalan nasional Pulau Larat dan Pulau Selaru sepanjang 10 Km, preservasi rekonstruksi jalan nasional Pulau Yamdena sepanjang 8,80 Km, pelaksanaan rekonstruksi jalan nasional di Pulau Larat – Lamdesar Timur sepanjang 10 Km.Foto: Pool/Dok. Kementerian PUPR

Selain pembangunan jalan, selesainya pembangunan Jembatan Leta Oar Ralan sebagai penghubung Pulau Yamdena dan Pulau Larat menjadi bagian penting bagi kelancaran konektivitas karena akan memangkas waktu tempuh dan biaya logistik kedua Pulau. Jembatan yang melintasi Laut Arafura sepanjang 323 meter, lebar 10 meter dengan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 123 miliar dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Basuki pada tanggal 17/1/2019. Foto: Pool/Kementerian PUPR